Page 7 - E-Modul Kapita Selekta PPKn SD

beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 5. Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia Jadi rumusan sila-sila Pancasila yang kita amalkan
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah rumusan
sila-sila Pancasila yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD
1945
Sebagai suatu paham filosofis, pemahaman terhadap Pancasila pada
hakikatnya dapat dikembalikan kepada dua pengertian pokok, yaitu pengertian
Pancasila sebagai pandangan hidup dan sebagai Dasar Negara. Adapun
pengertian Pancasila sebagai Pandangan Hidup dan sebagai Dasar Negara
adalah sbb : 1. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila adalah suatu
paham filsafat (philosophical way of thinking) oleh karena itu harus dapat
dipertanggungjawabkan secara logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Dalam
pengertian tersebut, Pancasila disebut juga sebagai way of life, weltanschaung,
pegangan hidup, petunjuk hidup, dan sebagainya. Dalam hal ini Pancasila
adalah sebagai petunjuk arah kegiatan di segala bidang kehidupan, sehingga
seluruh tingkah laku dan perbuatan manusia Indonesia harus dijiwai dan
merupakan pancaran dari sila-sila Pancasila yang merupakan satu kesatuan
yang utuh yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.
Sebagai pandangan hidup yang merupakan penjelmaan falsafah hidup
bangsa, Pancasila dalam pelaksanaannya sehari-hari tidak boleh bertentangan
dengan norma-norma agama, norma-norma kesusilaan, normanorma sopan
santun, serta norma-norma hukum yang berlaku. 2. Pancasila sebagai Dasar
Negara Sebagai dasar negara, Pancasila harus dapat dipertanggung jawabkan
secara yuridis konstitusional (menurut hukum ketatanegaraan), oleh karena itu
setiap orang tidak boleh atau tidak bebas memberikan pengertian/penafsiran
manurut pendapatnya sendiri. Pancasila dalam pengertian ini sering disebut
pula sebagai dasar falsafah negara (philosofische grondslag) atau ideologi
negara (staatsidee). Dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai dasar untuk
mengatur penyelenggaraan negara atau mengatur pemerintahan negara.
Hal tersebut nampak dari amanat alinea keempat pembukaan UUD 1945,
yang berbunyi antara lain: “….., maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang
terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan
rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
”. Selanjutnya menurut Prof. Drs. Notonegoro, SH, sebagai unsur pokok kaidah
negara yang fundamental, asas kerohanian Pancasila mempunyai kedudukan
istimewa dalam kehidupan ketatanegaraan bangsa Indonesia. Ditegaskan pula
bahwa Pancasila sebagai pokok kaidah fundamental dari suatu negara itu dalam
hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah
bagi negara yang dibentuk. Dari penegasan tersebut dapat disimpulkan bahwa
kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah negara (dasar negara) adalah
sangat fundamental

3