Page 21 - E-Modul Kapita Selekta PPKn SD
P. 21

kebanyakan  kasus,  presiden  adalah  raja  yang  lemah  (Inggris)  atau
                         pemimpin resmi (India).2. Demokrasi Langsung
                      2)  Demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi
                         dimana  rakyatlah  yang  memiliki  kekuasaan  secara  langsung  tanpa
                         perwakilan,     perantara    atau    majelis   parlemen.     Demokrasi      ini
                         membutuhkan  partisipasi  luas  dalam  politik..  Jika  pemerintah  harus
                         mengesahkan undang-undang atau kebijakan tertentu, peraturan tersebut
                         kemudian akan ditentukan oleh rakyat. Mereka memberikan suara pada
                         suatu masalah dan menentukan nasib negaranya sendiri.
                      3)  Demokrasi  Tidak  Langsung.  Demokrasi  tidak  langsung  adalah  ketika
                         rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen.
                         Demokrasi  ini  merupakan  bentuk  demokrasi  paling  umum  di  seluruh
                         dunia.  Penekanannya  terletak  pada  perlindungan  hak-hak  tidak  hanya
                         pada mayoritas rakyat di negara bagian, tapi juga minoritas.
                         Dengan memilih perwakilan yang lebih berkualitas, minoritas kemudian
                         akan dapat menyuarakan keluhannya dengan cara yang lebih efisien.
                      4)  Demokrasi Pancasila; Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang
                         saat ini berlaku di Tanah Air. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai
                         sosial  budaya  bangsa  serta  berasaskan  musyawarah  mufakat  dengan
                         memprioritaskan  kepentingan  seluruh  masyarakat  atau  warga  Negara
                         seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila.
                      5)  Demokrasi  Presidensial;  Di  bawah  sistem  demokrasi  presidensial,
                         presiden dipilih secara langsung dan tidak langsung oleh warga negara.
                         Presiden dan cabang eksekutif pemerintah kemudian tidak bertanggung
                         jawab kepada legislatif, tetapi, tidak dapat membubarkan legislatif secara
                         sepenuhnya.
                      6)  Dalam  demokrasi  presidensial,  kepala  negara  adalah  kepala
                         pemerintahan.  Negara-negara  seperti  Amerika  Serikat,  Argentina,  dan
                         Sudan telah menggunakan jenis demokrasi ini.

                             Prinsip-Prinsip Demokrasi Negara Berdasarkan Konstitusi. Pengertian
                      negara  demokratis  adalah  negara  yang  pemerintah  dan  warganya
                      menjadikan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa
                      dan bernegara. Konstitusi dapat diartikan sebagai undang-undang dasar atau
                      seluruh  peraturan  hukum  yang  berlaku  di  sebuah  negara.  Bebagai  prinsip
                      demokrasi,     keberadaan     konstitusi    sangat    penting    sebab    dalam
                      penyelenggaraan  kehidupan  bernegara.  Konstitusi  berfungsi  membatasi
                      wewenang penguasa atau pemerintah serta menjamin hak rakyat. Dengan
                      demikian,  penguasa  atau  pemerintah  kemudian  tidak  akan  bertindak
                      sewenang-wenang kepada rakyatnya dan rakyat tidak akan bertindak anarki
                      dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajibannya (Suleman, 2010).
                      1)  Jaminan Perlindungan HAM; Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar
                         atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan
                         Yang Maha Esa
                      2)  Hak  asasi  manusia  mencakup  hak  untuk  hidup,  kebebasan  memeluk
                         agama, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat,
                         serta hak-hak lain sesuai ketentuan undang-undanf






                                                                                                     17
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26