Page 5 - Modul Kebijakan Akuntansi

A. PENDAHULUAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

A.1. Definisi dan Pengertian

• Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan: Prinsip-Prinsip Akuntansi yang diterapkan
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

• Definisi Sistem Akuntansi Pemerintahan: Rangkaian sistematik dari prosedur,
penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak
analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan pemerintahan.

• Definisi Kebijakan Akuntansi: Prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-
aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian
laporan keuangan pemerintah pusat.

• Kebijakan akuntansi merupakan penetapan pilihan pemerintah atas prinsip-prinsip
akuntansi yang diatur dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP). Kebijakan
akuntansi diterapkan dalam implementasi sistem akuntansi.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

B.1. Definisi

 Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan
untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
 Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas,
bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo
3 (tiga) bulan atau kurang terhitung dari tanggal perolehannya.

B.2. Jenis

 Bentuk
 Uang tunai
 Salso simpanan di Bank
 Setara kas
 Kas pemerintah yang dikelola non BUN (K/L dan BLU
 Kas di Bendahara penerimaan
 Kas di Bendahara pengeluran
 Kas dan setara kas di Badan Layanan Umum
 Kas lainnya yang dikelola K/L dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

B.3. Pengakuan

 Kas dan setara kas diakui pada saat memenuhi definisi kas dan/atau setara kas.
 Kas dan setara kas diakui pada saat penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih
kepada pemerintah.

4
Modul Ringkas Satker: Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual