Page 9 - Modul Kebijakan Akuntansi
P. 9

C.6. Pengungkapan

                     Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, penilaian, dan pengukuran.
                     Rician jenis dan saldo menurut umur.
                     Penjelasan  atas  penyelesaian  piutang  (masih  di  K/L  atau  sudah  diserahkan
                      penyelesaiannya ke PUPN).
                     Jaminan atau sitaan jika ada.

               C.7. Perlakuan khusus

                     Penyajian piutang berupa bagian lancar atas TPA, TP/TGR, dan Piutang Jangka Panjang
                       pada Laporan Keuangan interim Sem. I disajikan sebesar TPA, TP/TGR, dan Piutang
                       Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal laporan.
                     Piutang yang penagihannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,
                       pencatatan  atas  piutang  tersebut  tetap  melekat  pada  satuan  kerja  instansi  yang
                       bersangkutan.

               D. KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG JANGKA PANJANG


               D.1. Definisi

               Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima lebih dari
               12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

               D.2. Jenis

                     Piutang tagihan penjualan angsuran (TPA)
                     Tagihan tuntutan perbendaharaan / tagihan tuntutan ganri rugi (TP/TGR)
                     Piutang jangka panjang penerusan pinjaman
                     Piutang jangka panjang kredit pemerintah
                     Piutang jangka pangjan lainnya

               D.3. Pengakuan dan Pengukuran

                  Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA).

                    Diakui pada saat terjadinya penjualan angsuran.
                    Diukur sebesar tagihan dalam perjanjian.

                  Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).

                    Diakui pada saat ditetapkannya TP/TGR.
                    Diukur sebesar tagihan dalam surat keterangan/keputusan..

                  Piutang Jangka Panjang Lainnya.

                    Diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.
                    Diukur  sebesar  nilai  nominal  transaksi  yang  berakibat  pada  timbulnya  hak  tagih
                      pemerintah.





                                                                                                              8
               Modul Ringkas Satker: Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14