Page 8 - GFS2019 Semster I

[LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019] SEMESTER 1

RINGKASAN EKSEKUTIF LKPK

RINGKASAN EKSEKUTIF LKPK

1. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Kebutuhan untuk melakukan konsolidasi LKPP dan LKPD dilakukan dalam rangka penerapan

Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics/GFS) untuk memenuhi kebutuhan
analisis kebijakan fiskal, analisis kegiatan pemerintahan dan perbandingan antara negara (cross

country studies) sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara. Dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan

pemerintah secara nasional tersebut, Pasal 6 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan mengatur mengenai perlu diterbitkannya pedoman umum Sistem

Akuntansi Pemerintahan sebagai acuan bagi sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, laporan hasil reviu BPK atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2010

mengungkapkan adanya kebutuhan untuk melakukan konsolidasi LKPP dengan LKPD dalam
rangka kejelasan peran dan tanggung jawab pemerintah serta ketersediaan informasi bagi

publik. Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Pemerintah
Daerah tidak dimaksudkan untuk tujuan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, tetapi

lebih pada tujuan transparansi fiskal. Tanggung jawab atas nilai dari masing-masing unsur

laporan keuangan yang dikonsolidasikan tetap berada pada masing-masing entitas pelaporan.

K an w i l D i t j e n P e r b e n d ah ar aa n P r o v i n s i Be n g k u l u 1