Page 9 - GFS2019 Semster I

[LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019] SEMESTER 1

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayahdisusun berdasarkan kerangka

konsolidasi akuntansi sebagaimana diatur dalam PSAP 11 tentang Laporan Keuangan
Konsolidasian Lampiran I PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan

kerangka Statistik Keuangan Pemerintah melalui estimasi, analisis, penyesuaian, dan reklasifikasi
akun laporan keuangan konsolidasian (high levelmapping) dengan BAS Statistik Keuangan

Pemerintah. Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun
yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau

tanpa mengeliminasi akun timbal balik (reciprocal accounts). Entitas pelaporan yang dicakup
dalam laporan keuangan konsolidasian ini adalah Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara

Umum Negara dan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan konsolidasian yang disusun meliputi
Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian dan Neraca Konsolidasian, yang proses konsolidasinya

dilakukan dengan tiga tahap, yaitu (1) Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP),
(2) Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan (3) Konsolidasi Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah
(LKPD).

Pada laporan keuangan konsolidasian ini, kebijakan eliminasi akun timbal balik meliputi (1)
Eliminasi akun timbal balik yang jumlahnya sama, (2) Eliminasi akun timbal balik yang tidak sama

jumlahnya, (3) Eliminasi akun timbal balik yang tidak habis terkonsolidasi pada konsolidasi
tingkat sebelumnya.

2. Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian

Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian mencakup konsolidasi realisasi pendapatan, belanja
dan pembiayaan baik untuk LRA Pemerintah Pusat maupun untuk LRA Pemerintah Daerah.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasian ini tidak mencakup konsolidasi terhadap angka
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD).

Pendapatan dan Hibah Konsolidasian mencapai Rp1.432.632.442.858,- yang merupakan

konsolidasi pendapatan negara dan hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp 835.639.246.377,- dan
pendapatan pemerintah daerah konsolidasian sebesar Rp 5.980.353.805.002,- dengan nilai

eliminiasi akun resiprokal sebesar Rp 5.383.360.608.521,-

Pendapatan dan Hibah Konsolidasian tersebut terdiri dari Pendapatan Perpajakan Konsolidasian
sebesar Rp1.014.528.140.632,- Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian sebesar

Rp418.104.302.226,- dan Transfer ke daerah dalam bentuk dana bantuan keuangan sebesar Rp0.

K an w i l D i t j e n P e r b e n d ah ar aa n P r o v i n s i Be n g k u l u 2