Page 102 - Kurikulum Operasional Madrasah MTsN 2 Hulu Sungai Tengah
P. 102

13. Kelulusan

                                 Kriteria  kelulusan  peserta  didik  Madrasah  Tsanawiyah  Negeri  2  Hulu


                          Sungai Tengah ditentukan sebagai berikut :

                          a.  Menyelesaikan seluruh program pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Negeri


                              2  Hulu  Sungai  Tengah  Bagi  peserta  didik  pindahan  memiliki  rapor  dari

                              sekolah/madrasah sebelumnya yang menunjukkan peserta didik telah mengikuti


                              program pembelajaran di kelas sebelum melakukan pindah.

                          b.  Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal cukup m;


                          c.  Mengikuti Ujian yang diselenggarakan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri 2

                              Hulu Sungai Tengah


                       14. Mutasi Peserta Didik

                                 Mutasi peserta didik Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Hulu Sungai Tengah

                          disesuaikan  dengan  Peraturan  bersama antara  Menteri  Pendidikan  Nasional  dan


                          Menteri Agama nomor: 04/VI/PB/2011 dan Nomor: MA/111/2011 pada Pasal 14

                          dinyatakan bahwa:


                          a.  Perpindahan  peserta  didik  baru  antar  sekolah/antar  madrasah  dalam  satu

                              kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, atau antar provinsi,


                              dilaksanakan atas dasar  persetujuan  kepala  sekolah/madrasah  asal  dan  kepala

                              sekolah/madrasah yang dituju dan dilaporkan kepada kepala dinas pendidikan


                              kabupaten  /  kota  /  provinsi  /  kantor  kementerian  agama  /  kantor  wilayah

                              kementerian agama sesuai kewenangannya.


                          b.  Perpindahan peserta didik baru dari  sekolah/madrasah Indonesia di luar negeri

                              dilaksanakan atas dasar  persetujuan  kepala  sekolah/madrasah  asal  dan  kepala

                              sekolah / madrasah yang dituju dan dilaporkan kepala dinas kabupaten / kota /


                              provinsi / kantor kementerian agama / kantor wilayah kementerian agama sesuai
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107