Page 10 - eBook Konsep Hak Asasi Manusia
P. 10
EBOOK KONSEP HAM DAN KAM PPKn
negara-negara yang meratifikasinya. Sedangkan untuk kewajiban asasi manusia
memiliki dasar hukum universal yaitu Declaration of Human Duties and
Responsibilities (DHDR) atau Deklarasi Kewajiban-kewajiban dan Tangggung
Jawab Manusia Universal. Deklarasi tersebut merupakan peringatan 50 tahun UDHR
yang diproklamirkan di Valencia, Spanyol pada tahun 1998 sehingga DHDR disebut
juga sebagai Deklarasi Valencia. Sebab digagasnya Deklarasi Valencia adalah
adanya keengganan politik global terhadap penegakan HAM.
Inti dari DHDR adalah keseimbangan pemenuhan hak dengan pelaksanaan
kewajiban dan tanggung jawab, berikut adalah inti sari DHDR:
a. Jika kita berhak untuk hidup, maka kita wajib menghargai kehidupan
b. Jika kita berhak untuk bebas, maka kita wajib menghargai kebebasan orang lain
c. Jika kita berhak untuk merasa aman, maka kita wajib untuk menciptakan kondisi
bagi manusia untuk menikmati keamanan
d. Jika kita berhak untuk berpartisipasi pada proses politik dan memilih para
pemimpin kita, maka kita wajib untuk memilih pemimpin terbaik.
e. Jika kita berhak untuk bekerja dalam kondisi yang baik dan adil dalam
memperoleh taraf hidup yang layak bagi diri kita dan keluarga, maka kita wajib
bekerja dengan sebaik-baiknya
f. Jika kita berhak atas kebebasan dalam berpikir, bersuara, dan beragama, maka
kita mempunyai kewajiban untuk menghormati prinsip pemikiran atau agama lain
g. Jika kita berhak atas pendidikan, maka kita wajib belajar semampu kita dan, jika
mungkin, membagi pengetahuan dan pengalaman kita dengan orang lain
h. Jika kita berhak untuk memanfaatkan kekayaan alam, maka kita wajib
menghormati, peduli, dan memperbaharui bumi dan kekayaan alamnya.
Nilai-nilai yang termaktub dalam DHDR tersebut sudah selayaknya
dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Tentunya harus
disesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Pembelajaran
yang dilakukan juga harus disertai dengan contoh penerapan dan studi kasus yang
terjadi di masyarakat.
Kewajiban asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 tidak dikhususkan dalam bab tersendiri, tetapi tersebar dalam
beberapa pasal dan beberapa bab. Kewajiban asasi manusia diatur dalam Pasal 28 J
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :
Created RADIANSYAH 10
