Page 15 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air
P. 15
Kata Sambutan
Direktur Eksekutif
Indonesian Center For
Environmental Law
Pengawasan dan Penegakan Hukum merupakan beberapa tools yang dapat
didayagunakan dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup, termasuk
pencemaran air. Terhadap pencemaran air – khususnya sungai - yang tidak sedikit
disebabkan oleh kontribusi usaha dan/atau kegiatan, pengawasan dan penegakan
hukum berguna untuk memastikan tingkat penaatan penanggung jawab usaha dan/
atau kegiatan tersebut. Dengan adanya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif,
diharapkan dapat memberikan efek jera atau peringatan kepada penanggungjawab
usaha dan/atau kegiatan lainnya agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama.
Aturan umum mengenai pengawasan dan penegakan hukum lingkungan telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). Aturan ini juga telah diatur lebih lanjut
dalam beberapa peraturan pelaksana. Hanya saja, sering sekali ditemui hambatan
dalam menjalankan aturan-aturan ini, terutama oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah.
Hambatan-hambatan ini antara lain mengenai penafsiran dan pemahaman atas
aturan-aturan yang ada, kekosongan hukum terhadap beberapa instrumen seperti
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
(SPPL), dll.
Sehubungan dengan hal itu, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
www.icel.or.id xi
