Page 18 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Buku Panduan Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

beberapa permasalahan yang timbul adalah tidak berjalannya pengawasan rutin, yang
merupakan kewajiban dari para pemberi izin. Selain itu, lemahnya pendokumentasian
informasi dan data serta koordinasi dalam melakukan pengawasan juga menjadi salah
satu penyebab. Permasalahan lainnya adalah sistem pendukung kegiatan pengawasan
untuk pencemaran air juga masih belum dikembangkan secara maksimal.

Dalam hal penegakan hukum, tidak konsistennya penjatuhan sanksi administratif
kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang terbukti tidak taat menjadi
permasalahan. Permasalahan lainnya seperti adanya pelanggaran yang cukup berat
dan ditindaklanjuti dengan pembinaan, bukan pemberian sanksi; kelonggaran dalam
pelaksanaan sanksi; hingga adanya penjatuhan sanksi administratif teguran tertulis
yang berulang berkali-kali terhadap suatu pelanggaran tanpa adanya peningkatan.

Berangkat dari permasalahan di atas, ICEL melihat bahwa perlu adanya perbaikan
dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum dalam konteks pengendalian
pencemaran air secara komprehensif, khususnya bagi Pemerintah Daerah. Salah
satu bentuk dari perbaikan yang diinisiasi adalah dengan menyusun “Buku Panduan
Pengawasan dan Penegakan Hukum Dalam Pencemaran Air”. Buku panduan ini
dimaksudkan agar pengawasan dan penegakan hukum atas pencemaran air dapat
dilakukan lebih komprehensif, terkoordinasi dan memiliki dampak perubahan. Buku
panduan ini tidak ditujukan untuk mengganti panduan atau SOP yang telah ada,
melainkan untuk melengkapinya sesuai dengan maksud penyusunannya.

Buku panduan ini disusun tidak hanya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
oleh ICEL dan organisasi lainnya, melainkan juga berdasarkan pengalaman ICEL baik
sebagai “user” dalam pengawasan dan penegakan hukum, maupun dalam mendorong
Pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih baik. Oleh karena itu, buku panduan
ini mencoba keluar dari aspek “normatif”, dan menawarkan bagaimana strategi
optimalisasi pengawasan dan penegakan dalam konteks pengendalian pencemaran
air.

Harapannya, buku panduan ini dapat memberikan informasi yang membantu pejabat
pengawas lingkungan dan aparatur lainnya yang terlibat dalam pengawasan dan
penegakan hukum sebagai langkah maju untuk mengatasi pencemaran air di
Indonesia.

I.2. Tujuan dan Kegunaan Panduan

Panduan ini disusun untuk mengoptimalkan pengawasan dalam konteks pencemaran
air dan penegakan hukum, yang bertujuan untuk:

2 Indonesian Center For Environmental Law