Page 23 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air
P. 23
Konsep Perizinan, Pengawasan & Penegakkan Hukum dalam Pengendalian Pencemaran Air
Bagan II.1 Hal-Hal yang Perlu Diawasi (Berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001)
Inventarisasi Penetapan daya
& identifikasi tampung beban
sumber pencemaran air
pencemar
Klasifikasi Mutu Air
(kelas air) & kriteria Izin Lingkungan
mutu Air
IPLC/Izin
Pemanfaatan
Pemantauan air limbah untuk
Kualitas Air BAIK aplikasi pada
tanah/izin injeksi
Status mutu air ke formasi
Pemulihan PENCEGAHAN
CEMAR Dokumen LH
Kewajiban untuk (AMDAL/UKL/UPL)
melakukan
pemulihan
Kedaruratan Dana Jaminan Baku mutu
Industri air limbah
Pemeliharaan
Penanggulangan
Kewajiban
untuk
melakukan
penanggulangan
Dana Penanggulangan
mengusulkan perbaikan kebijakan kepada pejabat terkait yang berwenang, yang akan
dijelaskan dalam Bab IV.
II.2. Pembagian kewenangan Pemerintah
Dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, terdapat tiga
kemungkinan persinggungan kewenangan, yaitu: (a) antar instansi yang memiliki tugas
pokok dan fungsi (tupoksi) yang berbeda; (b) antar wilayah administratif; serta (c) antar
pemberi Izin Lingkungan dengan Izin PPLH. Poin penting dari tiga kemungkinan ini
adalah mekanisme koordinasi dengan instansi yang berwenang mengawasi instrumen
lainnya.
(a) Interaksi antar instansi dengan tupoksi yang berbeda
Meskipun tidak terkait langsung dengan kegiatan pengawasan, penting untuk
www.icel.or.id 7
