Page 26 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Buku Panduan Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

perkebunan, pertanian, infrastruktur publik, dan industri/manufaktur.

(b) Interaksi antar wilayah administratif

Pada prinsipnya, kewenangan pengawasan melekat pada kewenangan perizinan.
Namun, terkait dengan perencanaan, pemulihan dan penanggulangan, kewenangan
bergantung pada aliran sungai tersebut. Pembagian kewenangan adalah sebagai
berikut:

Tabel II.2
Instansi Yang Memiliki Tugas Pokok Dalam Pengendalian Pencemaran Air

Mandat Dalam Kab/Kota Antar Kab/Kota Lintas Provinsi
Inventarisasi dan
identifikasi sumber
pencemar air (Pasal 20 PP Bupati/Walikota Gubernur Menteri
No. 82 Tahun 2001)

Pemantauan kualitas air
Bupati/Walikota Gubernur Menteri
(Pasal 13 PP No. 82 Tahun
2001)

Penetapan kelas air (Pasal Bupati/Walikota Gubernur Menteri
9 PP No. 82 Tahun 2001)

Penetapan Baku Mutu Air
(Pasal 10-12 PP No. 82 Bupati/Walikota* Bupati/Walikota* Bupati/Walikota*
Tahun 2001)

Penetapan DTBPA (Pasal 20 Bupati/Walikota Gubernur Menteri
PP No. 82 Tahun 2001)

Penetapan BMAL (Pasal 21 Menteri /
PP No. 82 Tahun 2001) Menteri / Gubernur* Gubernur* Menteri / Gubernur*

Penetapan kebijakan
pengendalian pencemaran Bupati/Walikota Gubernur Menteri
air

Penetapan Izin Lingkungan
(Pasal 47 ayat (1) PP No. 27 Bupati/Walikota** Gubernur** Menteri**
Tahun 2012)

10 Indonesian Center For Environmental Law