Page 29 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Konsep Perizinan, Pengawasan & Penegakkan Hukum dalam Pengendalian Pencemaran Air

Berlaku 5 (lima) tahun dan
Berlaku sepanjang berlakunya dapat diperpanjang (kecuali Berlaku 5 (lima) tahun dan
Izin Usaha dapat diperpanjang
ditentukan lain dalam Perda)

Laporan setiap 6 (enam) bulan Laporan setiap 3 (tiga) bulan Laporan setiap 6 (enam)
bulan

II.3. Hubungan Pengawasan dengan Perizinan
Sesuai dengan Pasal 72 UU No. 32 Tahun 2009, pengawasan dilakukan terhadap
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan. Hal
ini menunjukan bahwa Izin Lingkungan merupakan objek pengawasan. Hubungan
pengawasan dengan perizinan juga diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan (“UU No. 30 Tahun 2014”). Pasal 39 Ayat (2) Huruf
b UU No. 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa keputusan Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan berbentuk izin apabila kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan
kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan. Maksud dari memerlukan perhatian khusus pada
huruf b tersebut adalah setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan atau dikerjakan oleh
Warga Masyarakat, dalam rangka menjaga ketertiban umum, maka Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan perlu memberikan perhatian dan pengawasan. Berdasarkan
ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap keputusan pemberian izin
memerlukan tindak lanjut berupa pengawasan.
Secara garis besar, izin memuat persyaratan, kewajiban, dan larangan yang diemban
oleh pemegang izin dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Sedangkan
pengawasan dilakukan untuk memastikan pemegang izin dalam menjalankan usaha
dan/atau kegiatannya tetap menaati persyaratan dan kewajiban dan tidak melakukan
larangan yang tercantum dalam izin. Maka dari itu, penting bagi pejabat pengawas
untuk memperhatikan kewajiban-kewajiban, persyaratan-persyaratan, dan larangan-
larangan yang dimuat dalam izin.
Pasal 58 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa setiap izin harus
mencantumkan batas waktu mulai dan berakhirnya, kecuali yang ditentukan
lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal yang sama juga diatur
terhadap Izin Lingkungan dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (“PP No. 27 Tahun 2012”). Berdasarkan Pasal 48 Ayat (1) PP No. 27 Tahun
2012, Izin Lingkungan paling sedikit memuat:

www.icel.or.id 13