Page 30 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Buku Panduan Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/
Walikota; dan
c. berakhirnya Izin Lingkungan.
Muatan yang harus tercantum dalam izin secara lebih khusus, khususnya dalam
konteks pengendalian pencemaran air, akan dibahas lebih lanjut di dalam sub bab III.3
buku panduan ini.
II.3.1. Jenis-Jenis Izin dalam Pengendalian Pencemaran Air dan Pengawasannya

Setelah mengetahui muatan izin secara umum, pejabat pengawas harus mengetahui
jenis-jenis izin yang ada dalam kerangka hukum pengendalian pencemaran air. Dalam
kerangka hukum pengendalian pencemaran air, terdapat berbagai jenis izin atau
instrumen lain yang berperan untuk mencegah pencemaran air, yaitu:
1. Izin Lingkungan;
2. Izin Pembuangan Air Limbah atau dikenal juga Izin Pembuangan Limbah Cair
(IPLC);
3. Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi pada Tanah (Izin Pemanfaatan Air
Limbah);
4. Izin Pengelolaan Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Hulu Minyak dan Gas
serta Panas Bumi dengan Cara Injeksi (Izin Injeksi ke Formasi); dan
5. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
(SPPLH).
Pejabat pengawas perlu memahami seluruh izin di atas diterbitkan oleh pemberi izin
berdasarkan kajian atau analisis yang dianggap sebagai dokumen lingkungan hidup.
Misalnya Izin Lingkungan diterbitkan oleh pemberi izin berdasarkan pada penilaian
Amdal atau berdasarkan pemeriksaan UKL-UPL. Begitu juga IPLC, Izin Pemanfaatan
Air Limbah, dan Izin Injeksi ke Formasi diterbitkan berdasarkan pada evaluasi terhadap
Amdal dan UKL-UPL oleh pemberi izin. Muatan yang tercantum dalam masing-masing
izin tersebut sangat berkaitan erat dengan muatan di dalam Amdal atau UKL-UPL.
Maka pejabat pengawas pun harus memahami muatan dalam dokumen lingkungan
hidup berupa kajian atau analisis tersebut karena merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan masing-masing jenis izin di atas. Jadi, pengawasan dilakukan
secara komprehensif meliputi izin beserta dokumen kajian atau analisis yang
mendasari penerbitan izinnya.

14 Indonesian Center For Environmental Law