Page 33 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Konsep Perizinan, Pengawasan & Penegakkan Hukum dalam Pengendalian Pencemaran Air

biaya pemulihan kerugian. Belum lagi jika biaya-biaya yang sulit untuk dinilai seperti
kerugian lingkungan hidup yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau
lebih. Maka dari itu, absennya pengawasan akan menimbulkan biaya-biaya akibat
terjadinya kerugian lingkungan hidup (yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan jika
pengawasan dilakukan dengan baik).

Berdasarkan pada kemungkingan terjadinya kerugian akibat ketidaktaatan pelaku
usaha dan/atau kegiatan, UU No. 32 Tahun 2009 sendiri menempatkan pengawasan
sebagai instrumen yang penting dalam kerangka perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup. Pentingnya pengawasan misalnya terlihat pada ketentuan Pasal
74 ayat (3) yang mengatur larangan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk
menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup. Pelanggaran
terhadap larangan tersebut bahkan diancam dengan hukuman pidana sebagaimana
diatur pada Pasal 115 UU No. 32 Tahun 2009: “Setiap orang yang dengan sengaja
mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat
pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Selain memberikan perlindungan hukum bagi pejabat pengawas agar tidak dihalang-
halangi dalam pelaksanaan tugas pengawasannya, UU No. 32 Tahun 2009 juga
mengatur ancaman bagi pejabat pengawas yang dengan sengaja tidak melakukan
pengawasan. Hal ini diatur dalam Pasal 112 UU No. 32 Tahun 2009 yang berbunyi,
“Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan
terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan
perundang-undangan dan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan
Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
Jadi, selain kinerjanya dianggap buruk sehingga tidak mendapatkan penghargaan atau
pengakuan, pejabat pengawas juga dapat dikenakan sanksi pidana jika sengaja tidak
melakukan pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan.

www.icel.or.id 17