Page 38 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air
P. 38

Buku Panduan Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air



            undangan dan etika pemerintahan;
          f.  menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
          g.  menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggung jawab,
            efektif, dan efisien;
          h.  menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
          i.   memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain
            yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
          j.   tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan
            jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri
            sendiri atau untuk orang lain;
          k.  memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
            dan
          l.  melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  disiplin
            Pegawai ASN.

          Bagi PPLH, selain kode etika dan kode perilaku yang diatur dalam UU No. 5 Tahun
          2014 sebagaimana di atas, PPLH juga terikat dengan etika profesi sebagaimana diatur
          dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman
          Umum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas Lingkungan
          (KepmenLH No. 56 Tahun 2002), yaitu:
          a.   menaati semua ketentuan disiplin dan sumpah pegawai negeri;
          b.   menghindari  setiap  pertentangan  kepentingan  karena  faktor  finansial  atau
              kepentingan lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan. Oleh karena itu,
              penting bagi PPLH untuk menghindari tindakan sekecil apapun yang nantinya
              bisa mengganggu objektifitasnya, misalnya berbagai layanan atau fasilitas yang
              diberikan oleh pemegang izin;
          c.   berkomunikasi secara sopan dan profesional dengan petugas dari penanggung
              jawab usaha dan/ atau kegiatan;
          d.   menguasai  dan menerapkan  konsep  K3  (Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja)
              selama melaksanakan pengawasan. Untuk menerapkan ini, PPLH pertama-tama
              harus memahami resiko yang ada dan mampu mengenali bahaya baik melalui
              simbol-simbol  atau  tanda  yang  ada  maupun  karakteristik  fisik  dan  kimia  dari
              hal-hal yang diawasinya. Kedua, PPLH harus membawa dan mengenakan alat
              pelindung diri untuk melindungi atau menghindari resiko yang ada. Ketiga, PPLH
              harus senantiasa bersikap waspada dan hati-hati. Ada baiknya juga jika PPLH
              mendalami pula standar K3 dari perusahaan yang diawasinya;
          e.   melaporkan fakta-fakta hasil pengawasan secara lengkap, akurat, dan obyektif.


          22  Indonesian Center For Environmental Law
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43