Page 42 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air
P. 42

Buku Panduan Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air




               d.   Kalkulator
               e.   Botol sampel
               f.   Label dan segel
               g.   Bahan pengawet
               h.   Sampel cooler box
           5.   Peralatan  perlindungan  pribadi
               (personal protective equipment)
               a.   Peralatan keselamatan kerja
                  pribadi (alat pelindung diri)
               b.   Perengkapan P3K
           6.   Alat komunikasi


                  III.1.2.5. Koordinasi dan Kemitraan

          Koordinasi dalam pengawasan meliputi koordinasi antara instansi pusat dengan daerah,
          antara instansi lingkungan hidup dengan instansi teknis terkait, dan antara instansi
          lingkungan hidup dengan laboratorium dalam hal dibutuhkan. Koordinasi antara
          instansi pusat dengan daerah dapat dilakukan melalui sistem informasi pengawasan.

          Adapun manfaat dari ketersediaan informasi pengawasan bagi pemerintah pusat dan
          daerah antara lain:
                                       Tabel III.2
                              Manfaat Informasi Pengawasan

                          Pemerintah Pusat            Pemerintah Daerah
                                   mencegah tumpang tindih kewenangan

                         meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pusat dan
                                          pemerintah daerah
                        mempermudah pemerintah untuk mendeteksi terjadinya pelanggaran dari
            Manfaat                       laporan masyarakat

                     memperkuat kapasitas kelompok masyarakat terdampak untuk memahami aspek
                             lingkungan yang perlu diawasi seperti amdal ataupun izin

                         memudahkan melakukan     memudahkan pada saat meminta
                         pengawasan lapis kedua  bantuan ke Pemerintah Pusat dalam hal
                                                          dibutuhkan

          Koordinasi dengan instansi teknis terkait dan laboratorium dapat dilakukan sepanjang
          dibutuhkan dalam rangka pengawasan. Mekanisme lebih lanjut dapat ditindaklanjuti


          26  Indonesian Center For Environmental Law
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47