Page 42 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air
P. 42
Buku Panduan Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air
d. Kalkulator
e. Botol sampel
f. Label dan segel
g. Bahan pengawet
h. Sampel cooler box
5. Peralatan perlindungan pribadi
(personal protective equipment)
a. Peralatan keselamatan kerja
pribadi (alat pelindung diri)
b. Perengkapan P3K
6. Alat komunikasi
III.1.2.5. Koordinasi dan Kemitraan
Koordinasi dalam pengawasan meliputi koordinasi antara instansi pusat dengan daerah,
antara instansi lingkungan hidup dengan instansi teknis terkait, dan antara instansi
lingkungan hidup dengan laboratorium dalam hal dibutuhkan. Koordinasi antara
instansi pusat dengan daerah dapat dilakukan melalui sistem informasi pengawasan.
Adapun manfaat dari ketersediaan informasi pengawasan bagi pemerintah pusat dan
daerah antara lain:
Tabel III.2
Manfaat Informasi Pengawasan
Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah
mencegah tumpang tindih kewenangan
meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pusat dan
pemerintah daerah
mempermudah pemerintah untuk mendeteksi terjadinya pelanggaran dari
Manfaat laporan masyarakat
memperkuat kapasitas kelompok masyarakat terdampak untuk memahami aspek
lingkungan yang perlu diawasi seperti amdal ataupun izin
memudahkan melakukan memudahkan pada saat meminta
pengawasan lapis kedua bantuan ke Pemerintah Pusat dalam hal
dibutuhkan
Koordinasi dengan instansi teknis terkait dan laboratorium dapat dilakukan sepanjang
dibutuhkan dalam rangka pengawasan. Mekanisme lebih lanjut dapat ditindaklanjuti
26 Indonesian Center For Environmental Law