Page 43 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Pengawasan dalam Konteks Pencemaran Air

oleh masing-masing instansi.

Selain koordinasi tersebut, Rapermen pengawasan memungkinkan adanya kemitraan
antara pemerintah dengan masyarakat untuk melakukan joint monitoring. Adapun
kegiatan joint monitoring ini diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan pengawasan.

III.2. Siapa Yang Berwenang Melakukan Pengawasan
III.2.1. Kewenangan Melakukan Pengawasan

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, bahwa kewenangan untuk
melakukan pengawasan terhadap penaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang
tertera pada izin melekat kepada pejabat yang memberikan izin tersebut. Hal ini
sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 72 UU No. 32 Tahun 2009. Adapun izin yang
dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 2009 tersebut adalah Izin Lingkungan. Khusus
untuk pengendalian pencemaran air, pengawasan juga diwajibkan terhadap izin
pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, dan
izin reinjeksi ke dalam formasi sebagai bagian dari izin pengelolaan dan perlindungan
lingkungan hidup. Terkait dengan izin pembuangan limbah cair, kewenangan
melakukan pengawasan ini secara tegas telah dijelaskan dalam Pasal 44 PP No. 82
Tahun 2001 bahwa hal itu adalah kewenangan Bupati/Walikota.

Adapun terkait dengan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah dan izin
reinjeksi ke formasi, tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan
terkait mekanisme pengawasannya. Namun, apabila melihat dari Pasal 48 PP No. 27
Tahun 2012, dijelaskan bahwa Izin Lingkungan perlu untuk mencantumkan jumlah dan
jenis izin PPLH dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pelaku usaha
tersebut wajib memiliki izin PPLH. Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa pasal ini
memandatkan adanya izin PPLH yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Izin Lingkungan. Oleh karena itu, seluruh izin PPLH, termasuk izin pemanfaatan air
limbah untuk aplikasi tanah dan izin reinjeksi ke formasi, merupakan hal yang harus
diawasi juga.

Dalam melakukan pengawasan ini terdapat dua tindakan yang perlu atau dapat
diambil oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota:
1. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya
kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat
(2) UU No. 32 Tahun 2009. Adapun yang dimaksud dengan “pejabat/instansi

www.icel.or.id 27