Page 48 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Buku Panduan Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Perlu untuk dipahami bahwa Sebagaimana telah disebutkan pada
pihak yang mengeluarkan sub bab II.3, ketentuan di dalam Izin
Izin Lingkungan tidak selalu Lingkungan sangat erat kaitannya
sama dengan pihak yang dengan dokumen-dokumen lingkungan
mengeluarkan Izin Pembuangan hidup yang menjadi persyaratannya.
Air Limbah. Dalam hal kedua izin Dokumen-dokumen lingkungan
tersebut dikeluarkan oleh pihak hidup yang menjadi persyaratan Izin
yang berbeda, hal ini berpotensi
menimbulkan ketidakjelasan Lingkungan meliputi: 1). Surat Keputusan
pembagian kewenangan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH);
dalam melakukan pengawasan dan 2). Amdal/UKL-UPL. Jadi, bagian
ataupun pemberian sanksi. ini akan membahas ketentuan yang
Untuk itu, penting untuk harus diawasi oleh pejabat pengawas
dilakukan koordinasi secara berdasarkan peraturan perundang-
rutin antar instansi yang undangan serta izin-izin di atas
berwenang mengeluarkan termasuk dokumen lingkungan hidup
baik Izin Lingkungan maupun yang menjadi persyaratannya.
Izin Pembuangan Air Limbah
untuk mencegah permasalahan
tersebut. Berikut ini hal-hal apa saja yang
wajib diawasi oleh pejabat pengawas
berdasarkan pada peraturan perundang-undangan serta izin-izin di atas termasuk
dokumen lingkungan hidup yang menjadi persyaratannya:
Tabel III.3
Kewajiban –kewajiban Pelaku Usaha Yang Wajib Diawasi
Izin Lingkungan Izin
Peman- Izin
Kewajiban berdasarkan Dasar SK SK faatan Injeksi
Perundang-Undangan Hukum Izin Kela- AMDAL/ SPPLH IPLC Air ke
Lingku- yakan UKL-UPL Formasi
ngan LH Limbah
Setiap usaha dan/atau kegiatan Pasal 22 Ayat
yang berdampak penting
terhadap lingkungan hidup wajib (1) UU No. 32 X
Tahun 2009
memiliki amdal.
Setiap usaha dan/atau kegiatan
yang tidak termasuk dalam Pasal 34 Ayat
kriteria wajib amdal sebagaimana (1) UU No. 32 X
dimaksud dalam Pasal 23 ayat Tahun 2009
(1) wajib memiliki UKL-UPL.
Usaha dan/atau kegiatan yang
tidak wajib dilengkapi UKL-UPL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat
Pasal 34 ayat (2) wajib membuat (1) UU No. 32 X
surat pernyataan kesanggupan Tahun 2009
pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup.

32 Indonesian Center For Environmental Law