Page 51 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Pengawasan dalam Konteks Pencemaran Air

Izin Lingkungan Izin
Peman- Izin
Kewajiban berdasarkan Dasar SK SK SPPLH IPLC faatan Injeksi
Perundang-Undangan Hukum Izin Kela- AMDAL/ Air ke
Lingku- yakan UKL-UPL Formasi
ngan LH Limbah
Sebelum mengajukan
permohonan perubahan Izin
Lingkungan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 50 Ayat (2)
huruf c, huruf d, dan huruf e PP Pasal 50 Ayat
No. 27 Tahun 2012, penanggung (3) PP No. 27 X
jawab usaha dan/atau kegiatan Tahun 2012
wajib mengajukan permohonan
perubahan Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup atau
Rekomendasi UKL-UPL.
Penanggung jawab usaha dan/
atau kegiatan menyampaikan
laporan perubahan kepada Pasal 51 Ayat
Menteri, gubernur, atau bupati/ (2) PP No. 27 X
walikota dalam hal terjadi Tahun 2012
perubahan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup
Membuat rencana
penanggulangan pencemaran
air pada keadaan darurat dan/ Pasal 25 PP No. X X
82 Tahun 2001
atau keadaan yang tidak terduga
lainnya.
Melakukan penanggulangan dan Pasal 26 PP No. X X X
pemulihan. 82 Tahun 2001
Melakukan penanggulangan Pasal 27 (5) PP
dan/atau berdasarkan perintah No. 82 Tahun X X X
Bupati/Walikota pasca verifikasi
pelanggaran. 2001
Menyampaikan laporan
penanggulangan pencemaran air
dan pemulihan kualitas air.
(berlaku bagi: (a) setiap Pasal 29 PP No. X X X
penanggung jawab usaha dan/ 82 Tahun 2001
atau kegiatan; atau (b) pihak
ketiga yang ditunjuk untuk
melakukan pemulihan)
Memberikan informasi yang
benar dan akurat mengenai
pelaksanaan kewajiban Pasal 32 PP No. X X
82 Tahun 2001
pengelolaan kualitas air dan
pengendalian pencemaran air
Menyampaikan laporan tentang
penaatan persyaratan izin Pasal 34 (1) dan
sekurang-kurangnya setiap (2) jo. ayat (3)
3 (tiga) bulan kepada Bupati/ PP No. 82 Tahun X X
Walikota dengan tembusan 2001
kepada Menteri.

www.icel.or.id 35