Page 54 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Buku Panduan Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Izin Lingkungan Izin
Peman- Izin
Kewajiban berdasarkan Dasar SK SK SPPLH IPLC faatan Injeksi
Perundang-Undangan Hukum Izin Kela- AMDAL/ Air ke
Lingku- yakan UKL-UPL Formasi
ngan LH Limbah
Persyaratan dalam IPLC:
a) kewajiban untuk mengolah
limbah;
b) persyaratan mutu dan
kuantitas air limbah yang
boleh dibuang ke media
lingkungan;
c) persyaratan cara
pembuangan air limbah;
d) persyaratan untuk
mengadakan sarana dan
prosedur penanggulangan
keadaan darurat;
e) persyaratan untuk
melakukan pemantauan
mutu dan debit air limbah;
f) persyaratan lain yang
ditentukan oleh hasil
pemeriksaan analisis Pasal 38 ayat
mengenai dampak (2) PP 82/2001 X X
lingkungan yang erat
kaitannya dengan
pengendalian pencemaran
air bagi usaha dan/
atau kegiatan yang wajib
melaksanakan AMDAL;
g) larangan pembuangan
secara sekaligus dalam
satu saat atau pelepasan
dadakan;
h) larangan untuk melakukan
pengenceran air limbah
dalam upaya penaatan
batas kadar yang
dipersyaratkan;
i) kewajiban melakukan
swapantau dan kewajiban
untuk melaporkan hasil
swapantau.
Mendapat izin tertulis (IPLC) dari
Bupati/Walikota
(berlaku bagi setiap usaha Pasal 40 PP No. X X X
dan/atau kegiatan yang akan 82 Tahun 2001
membuang air limbah ke air /
sumber air)
Melakukan kajian mengenai
pembuangan air limbah ke air
atau sumber air, yang meliputi
sekurang-kurangnya: Pasal 41 ayat Dokumen
a) pengaruh terhadap (1) dan (2) PP pendukung
pembudidayaan ikan, No. 82 Tahun X permohon-
hewan, dan tanaman; 2001 an IPLC
b) pengaruh terhadap kualitas
tanah dan air tanah;
c) pengaruh terhadap
kesehatan masyarakat
38 Indonesian Center For Environmental Law