Page 58 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Buku Panduan Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

 Pasal 31 (b) No. PP No. 82 Tahun 2001 : Mengendalikan pencemaran air pada
sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
 Pasal 42 PP No. 82 Tahun 2001: Larangan membuang limbah padat dan/atau
gas ke dalam air dan/atau sumber air.
 Pasal 7 PermenLH No. 13 Tahun 2007: Setiap usaha dan/atau kegiatan hulu
minyak dan gas serta panas bumi dilarang melakukan injeksi air limbah ke
dalam akuifer sumber air minum bawah tanah.

III.4. Model Pengawasan

Model pengawasan dibedakan menjadi pengawasan berkala dan pengawasan
insidental. Disamping itu, dalam melakukan pengawasan berkala maupun pengawasan
insidental terdapat metode yang digunakan untuk melakukan pengawasan tersebut,
yakni secara langsung maupun secara tidak langsung.
III.4.1. Pengawasan Berkala

Berdasarkan Rapermen Pengawasan, Pengawasan berkala adalah pengawasan yang
dilakukan dilakukan secara rutin dan terencana berdasarkan Izin Lingkungan hidup
yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Adapun pengawasan
secara berkala ini wajib dilakukan oleh masing-masing penerbit izin sekurang-
kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Pengawasan berkala dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung.
Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan mendatangi
lokasi usaha dan/atau kegiatan. Sementara itu, pengawasan tidak langsung adalah
pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi lokasi usaha dan/atau kegiatan.
Berkaitan dengan pengawasan tidak langsung, periode pengawasan tidak langsung
disesuaikan dengan jangka waktu pelaporan yang melekat pada masing-masing izin
yang dimiliki oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Untuk kepentingan
inilah, pejabat pengawas harus memiliki data izin yang dimiliki oleh setiap penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan. Misalnya:
Periode pengawasan pemegang Izin Lingkungan wajib melaporkan
tidak langsung pelaksanaan persyaratan dan kewajiban setiap
disesuaikan dengan 6 (enam) bulan berdasarkan Pasal 53 ayat (2)
jangka waktu pelaporan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan).
yang melekat pada Dengan data yang dimiliki, pejabat pengawas
masing-masing izin yang
dimiliki oleh penanggung dapat dengan rutin memeriksa kembali ketaatan
jawab usaha dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
kegiatan. sesuai dengan laporan swapantau masing-masing.

42 Indonesian Center For Environmental Law