Page 63 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Pengawasan dalam Konteks Pencemaran Air

pengawasan pasca dilaksanakannya Proper, dan menemukan pelanggaran terhadap
pelaku usaha dan/atau kegiatan maka Pemerintah Daerah harus berkoordinasi terlebih
dahulu kepada Pemerintah Pusat apakah terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan
tersebut telah dijatuhkan sanksi administrasi melalui Proper. Jika sudah, Pemerintah
Daerah harus melakukan pengecekan apakah sanksi administrasi tersebut telah
dilaksanakan atau perlu dilakukan eskalasi sanksi.
Terkait dengan penetapan peserta Proper, Berdasarkan Pasal 3 Permen LH No. 3 Tahun
2014, pelaksanaan Proper dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal
atau UKL-UPL yang : a) hasil produknya untuk tujuan ekspor; b) terdapat dalam bursa ;
c) menjadi perhatian masyarakat, baik dalam lingkup regional maupun nasional ; dan/
atau d) skala kegiatan signifikan untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan
hidup. Selain itu, terdapat pengecualian bahwa untuk usaha dan/atau kegiatan yang
sedang melaksanakan audit lingkungan hidup yang diwajibkan sesuai peraturan
perundang-undangan dan/atau sedang dalam proses penegakan hukum, tidak dipilih
dan tidak ditetapkan sebagai peserta Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tersebut (lihat Pasal 8 Permen LH No. 3 Tahun 2014). Lebih jauh, Pemerintah Provinsi
ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyampaikan usulan usaha dan/atau
kegiatan di wilayahnya sebagai peserta Proper dengan mengacu pada kriteria Proper.

Mengingat Proper ini merupakan satu bentuk pengawasan sekaligus pembinaan,
maka pada dasarnya Proper ini sifatnya sukarela dan tidak wajib. Adapun pengawasan
yang sifatnya wajib tetap adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah. Lebih jauh, terhadap peserta yang sudah terdaftar sebagai
peserta Proper wajib dilakukan pengawasan dan tidak dapat mundur. Namun, untuk
pelaku usaha dan/atau kegiatan yang sudah merasa siap dapat mengajukan diri secara
sukarela untuk menjadi peserta Proper. Termasuk pula untuk usaha dan/atau kegiatan
yang tidak memenuhi kriteria peserta Proper sebagaimana disebutkan sebelumnya,
tetapi ingin turut serta menjadi peserta Proper, dapat menyampaikan keinginannya
secara tertulis kepada sekretariat Proper.

Terkait dengan penegakan hukum lingkungan terhadap peserta Proper, pada
dasarnya Menteri memiliki kewenangan penegakan hukum lingkungan terhadap
pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mendapatkan kategori “Hitam” dan juga dua
kali mendapatkan kategori “Merah” (lihat Pasal 17 Permen LH No. 3 Tahun 2014). Tabel
ini akan memandu bagaimana mendayagunakan Proper sebagai pelengkap atau
penguat upaya penegakan hukum, khususnya penegakan hukum administrasi.

www.icel.or.id 47