Page 65 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Pengawasan dalam Konteks Pencemaran Air

HITAM
Menteri Melakukan Penegakkan Penerbit Izin Lingkungan menjatuhkan sanksi
HITAM hukum sesuai dengan peraturan administratif :
a. paksaan pemerintah; atau
perundang-undangan b. pembekuan atau pencabutan izin sesuai
ketentuan.
Menteri tidak perlu menerbitkan saksi administratif
Jika mendapat peringkat merah 2 dalam hal Penerbit Izin sudah menjatuhkan sanksi
(pasal77). Izin sesuai ketentuan
kali untuk aspek penilaian Proper
yang sama, menteri mengenakan Penerbit Izin mengumumkan daftar nama peraih
sanksi administrasi peringkat hitam secara masif kepada konsumen serta
riwayat upaya perbaikan performanya secara betahap
Menteri dapat melakukan evaluasi
MERAH kinerja pengelolaan LH terhadap
penanggung jawab usaha MERAH
Penerbit Izin Lingkungan menjatuhkan sanksi
dan/atau kegiatan yang administratif :
mendapat peringkat merah. Jika a. teguran tertulis atau paksaan pemerintah; atau
menunjukkan perbaikan, b. pembekuan atau pencabutan izin sesuai
ketentuan.
peringkat dapat diubah Menteri tidak perlu menerbitkan saksi administratif
dalam hal Penerbit Izin sudah menjatuhkan sanksi
(pasal77). Izin sesuai ketentuan
Dapat dilakukan penilaian kerja
BIRU Penerbit Izin mengumumkan daftar nama peraih
yang melebihi ketaatan peringkat merah secara masif kepada konsumen
serta riwayat upaya perbaikan performanya secara
betahap
Proses penilaian kerja yang
melebihi ketaatan SEMUA PERINGKAT
Tim Teknis menyerahkan salinan hasil atau laporan
HIJAU EMAS penilaian Proper dan berkas-berkas terkait kepada
instansi bidang LH untuk diarsipkan
III.5.2. Audit Lingkungan Hidup
Dalam upaya mendorong peningkatan ketaatan, UU No. 32 Tahun 2009 mengamanatkan
Audit Lingkungan Hidup (ALH). Secara garis besar, ALH ada yang bersifat wajib dan
sukarela. ALH yang bersifat wajib ini harus terintegrasi dengan penegakan hukum
lingkungan administrasi. Dalam artian, apabila dalam audit ditemukan adanya
ketidaktaatan, maka harus ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi administrasi. ALH
diwajibkan bagi usaha/kegiatan yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup dan/
atau penanggung jawab usaha/kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap
peraturan perundang-undangan. Selain itu, ALH yang bersifat sukarela dilakukan
secara mandiri oleh pelaku usaha yang berminat untuk mengevaluasi usaha atau
kegiatannya. Namun Pemerintah dapat pula menjatuhkan sanksi administrasi berupa
audit lingkungan (bersifat wajib) kepada pelaku usaha/kegiatan. Pemerintah juga
dapat memerintahkan pihak ketiga untuk melakukan audit lingkungan terhadap
usaha/kegiatan atas biaya yang ditanggung oleh pelaku usaha.

www.icel.or.id 49