Page 62 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Buku Panduan Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

III.5.1. Proper

Proper yang berlaku saat ini merupakan pengejawantahan dari amanat UU No. 32
Tahun 2009 kepada pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) untuk melakukan
pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya, peraturan menteri yang mengatur Proper merujuk pada Pasal 43 ayat (3)
huruf h UU No. 32 Tahun 2009. Dengan demikian, menurut aturan sebelumnya, lebih
jelas bahwa Proper merupakan sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun saat ini, peraturan yang berlaku terkait
dengan Proper adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014
tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Saat ini yang menjadi dasar pengaturan Proper adalah Pasal 63
ayat (1) huruf o, Pasal 63 ayat (2) huruf i, Pasal 63 ayat (3) huruf i, dan Pasal 64 UU No.
32 Tahun 2009 terkait dengan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Adapun implikasi dari perubahan dasar hukum ini adalah adanya mispersepsi terhadap
kedudukan Proper ini sendiri. Sebagian besar Pemerintah Daerah menganggap
bahwa Proper dapat menggantikan mekanisme pengawasan yang menjadi kewajiban
setiap Pemerintah Daerah. Untuk itu, perlu digarisbawahi bahwa meskipun sekarang
dikategorikan dalam pembinaan dan pengawasan, Proper tidak dapat disamakan
dengan pengawasan yang diatur dalam bab tersendiri dalam UU No. 32 Tahun 2009
(BAB XII PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 71-83). Benar bahwa
Proper mengandung aspek pengawasan di dalamnya, namun Proper dalam hal ini
tidak menggugurkan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewajibannya
dalam melakukan pengawasan untuk pelaku usaha dan/atau kegiatan sesuai
kewenangannya. Perlu diperhatikan juga bahwa ketika Pemerintah Daerah melakukan

Pelaksana Proper adalah Menteri atau Gubernur dalam hal
mendapat pelimpahan kewenangan oleh Menteri. Akan tetapi
sebagian besar izin usaha ataupun izin lingkungan diterbitkan
oleh Bupati/Walikota. Pelaksanaan Proper tidak menggugurkan
kewajiban penerbit izin untuk melakukan pengawasan dan
penegakan hukum, bahkan terhadap usaha/kegiatan yang menjadi
peserta Proper. Adanya Proper bisa membantu penerbit izin
melakukan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang menjadi
peserta Proper. Untuk mempermudah pengawasan, PPLH akan
menjadi anggota dari Tim Teknis Proper. Namun sekalipun begitu,
koordinasi juga tetap diperlukan, khususnya apabila diperlukan
pengenaan sanksi dalam hal tindak lanjut hasil Proper.

46 Indonesian Center For Environmental Law