Page 59 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Pengawasan dalam Konteks Pencemaran Air

Apabila nantinya dalam pengawasan tidak langsung tersebut ditemukan kecurigaan
atas adanya pelanggaran, maka pengawas menindaklanjuti hasil pengawasan tidak
langsung tersebut dengan melakukan pengawasan langsung.

Di luar pengawasan secara tidak langsung, pengawasan berkala perlu dilakukan
secara langsung dan perlu dilaksanakan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Pengawasan berkala dilakukan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan secara rutin.

Idealnya, pengawasan berkala dilakukan terhadap seluruh usaha dan/atau kegiatan
berdasarkan izin yang diterbitkan di wilayah yang menjadi wewenang pengawasan.
Namun demikian, hingga saat ini jumlah tenaga pengawas belum sebanding dengan
jumlah usaha dan/atau kegiatan. Selain itu, belum ada data resmi jumlah pengawasan
berdasarkan izin atau kegiatan. Oleh karena itu, agar tetap dapat melakukan
pengawasan berkala, dapat dilakukan dengan memperhatikan:
1. izin usaha dan/atau kegiatan;
2. jenis usaha dan/atau kegiatan yang mayoritas terdapat di wilayah
pengawasan, atau
3. prioritas pengendalian pencemaran yang dilakukan di wilayah pengawasan.

Dalam hal telah terdapat database izin usaha dan/atau kegiatan yang beroperasi di
wilayah pengawasan, pejabat pengawas dapat memulai pengawasan dari ketaatan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap regulasi sesuai dengan izin
yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.

Terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan yang mayoritas terdapat di wilayah
pengawasan, dapat diketahui dari data pencemaran yang terjadi. Misalnya:
pencemaran air yang diduga didominasi oleh limbah tekstil. Berdasarkan data sampel
air limbah, maka pengawas dapat melakukan kegiatan pengawasan berkala terhadap
seluruh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memproduksi tekstil atau
menghasilkan limbah tekstil.

Terkait dengan prioritas pengendalian pencemaran yang dilakukan di wilayah
pengawasan, pejabat pengawas dapat melihat informasinya di dalam RPJMN atau
RPJMD. Dalam RPJMD yang memprioritaskan kebijakan pengendalian pencemaran
air misalnya, dapat disertai dengan informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang
mendominasi di wilayah pengawasan yang berpotensi mengakibatkan pencemaran

Pengawasan berkala secara langsung dibagi ke dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap pra
pengawasan, pengawasan lapangan, dan pasca pengawasan.

www.icel.or.id 43