Page 56 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air
P. 56

Buku Panduan Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air



                                        Izin Lingkungan             Izin
                                                                   Peman-  Izin
           Kewajiban berdasarkan   Dasar  SK   SK     SPPLH  IPLC  faatan   Injeksi
           Perundang-Undangan  Hukum    Izin   Kela-  AMDAL/        Air   ke
                                       Lingku-  yakan  UKL-UPL           Formasi
                                       ngan  LH                    Limbah
          Melaporkan terjadinya kondisi
          darurat secara lisan dalam jangka
          waktu 1 x 24 jam dan secara
          tertulis dalam waktu 2 x 24 jam   Pasal 16 huruf
          kepada Menteri, menteri terkait,   (a) PermenLH
          Gubernur, Bupati/Walikota dan   No. 13 Tahun   X                 X
          kepala instansi yang lingkup   2007
          tugasnya di bidang pengelolaan
          lingkungan hidup di tingkat
          provinsi dan kabupaten/kota.
          Menghentikan kegiatan injeksi
          dan melaporkan kepada Menteri   Pasal 16 huruf
          paling lama 3 (tiga) hari terhitung   (b) PermenLH
          sejak tanggal kejadian apabila          X                        X
          ada kegagalan operasi yang   No. 13 Tahun
                             2007
          berpotensi menimbulkan dampak
          lingkungan.
          Menangani keadaan darurat
          dengan menjalankan prosedur
          penanganan yang telah   Pasal 16 huruf
          ditetapkan sehingga tidak   (c) PermenLH
          membahayakan keselamatan dan   No. 13 Tahun   X                  X
          kesehatan manusia, serta tidak   2007
          menimbulkan pencemaran dan/
          atau perusakan lingkungan.
          Melaporkan hasil pemantauan
          terhadap persyaratan yang
          tercantum di dalam izin injeksi
          air limbah paling sedikit 1 (satu)
          kali dalam 6 (enam) bulan kepada   Pasal 16 huruf
          Menteri dan/atau Gubernur   (d) PermenLH   X                     X
          dengan tembusan kepada   No. 13 Tahun
          menteri terkait, dan kepala   2007
          instansi yang lingkup tugasnya di
          bidang pengelolaan lingkungan
          hidup di tingkat Provinsi dan
          Kabupaten/Kota.
          Menutup sumur injeksi yang telah
          selesai masa operasinya sesuai
          dengan ketentuan yang berlaku
          dan melaporkannya kepada   Pasal 17 huruf
          Menteri dan menteri terkait,   (a) PermenLH
          dengan tembusan kepala instansi   No. 13 Tahun   X               X
          pemerintah daerah yang lingkup   2007
          tugasnya di bidang lingkungan
          hidup di tingkat provinsi dan
          kabupaten/kota.
          Mencegah terjadinya pencemaran   Pasal 17 huruf
          sumber air minum bawah tanah
          yang disebabkan oleh fasilitas   (b) PermenLH   X                X
                             No. 13 Tahun
          sumur injeksi yang telah ditutup;   2007
          dan

          40  Indonesian Center For Environmental Law
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61