Page 61 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Pengawasan dalam Konteks Pencemaran Air

b. menyerahkan laporan hasil pengawasan kepada pejabat pemberi tugas

Dari analisis terhadap laporan hasil, pejabat pemberi tugas:
a. menerbitkan surat apresiasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan, dalam hal tidak ditemukan pelanggaran; dan
b. meneruskan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Menteri, gubernur,
dan bupati/walikota terkait.

III.4.2. Pengawasan Insidental

Pengawasan Insidental adalah pengawasan yang dilakukan sewaktu-
waktu apabila terdapat dugaan pencemaran dan perusakan
lingkungan. Adapun pengawasan insidental ini dilakukan dalam hal:
adanya pengaduan dari masyarakat terkait dengan dugaan pencemaran lingkungan
hidup, perusakan lingkungan hidup, dan kehutanan;

a. adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang
berdampak penting atau meresahkan masyarakat; atau
b. adanya bencana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan terkait penanggulangan bencana yang berdampak terhadap
lingkungan hidup.

Adapun pengawasan insidental ini dilakukan secara langsung. Pengawasan secara
langsung itu sendiri adalah pengawasan yang dilakukan langsung di lokasi usaha
dan/atau kegiatan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, PPLH/PPLHD perlu
memperhatikan apa saja yang perlu diperhatikan pra pengawasan, saat pengawasan,
dan pasca pengawasan saat melakukan pengawasan langsung ini (lihat bagian
sebelumnya).

III.5. Hubungan Pengawasan Dengan Program atau Instrumen Lain

Upaya mewujudkan ketaatan, pemerintah tidak hanya dengan mengatur dan
menegakkan aturan tersebut melalui pengawasan dan penegakan hukum (terutama
penerapan sanksi administratif), tapi juga melaksanakan berbagai program atau
instrumen lain seperti Proper, Audit Lingkungan Hidup dan inisiatif lainnya. Pada
bagian ini akan dijelaskan pedoman memanfaatkan program atau instrumen lain untuk
mendukung pengawasan serta pada puncaknya, mendorong ketaatan.

www.icel.or.id 45