Page 52 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air
P. 52

Buku Panduan Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air



                                        Izin Lingkungan             Izin
                                                                   Peman-  Izin
           Kewajiban berdasarkan   Dasar  SK   SK     SPPLH  IPLC  faatan   Injeksi
           Perundang-Undangan  Hukum    Izin   Kela-  AMDAL/        Air   ke
                                       Lingku-  yakan  UKL-UPL           Formasi
                                       ngan  LH                    Limbah
                               Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi pada Tanah
                              (PP No. 82 Tahun 2001 jo. PermenLH No. 1 Tahun 2010)
          Mendapatkan Izin Pemanfaatan
          Air Limbah dari Bupati/Walikota
          (berlaku bagi: “Setiap usaha   Pasal 35 PP No.             X
          dan/atau kegiatan yang akan   82 Tahun 2001
          memanfaatkan air limbah ke
          tanah untuk aplikasi pada tanah)


          Kewajiban penanggung jawab
          usaha dan/atau kegiatan dalam
          pelaksanaan pemanfaatan air
          limbah ke tanah untuk aplikasi
          pada tanah, paling sedikit
          memuat:
          a)   Pemenuhan persyaratan
             teknis yang ditetapkan di
             dalam izin pemanfaatan
             air limbah ke tanah untuk
             aplikasi pada tanah,
             termasuk persyaratan
             mutu air limbah yang
             dimanfaatkan;
          b)   Pembuatan sumur pantau;
          c)   Penyampaian hasil
             pemantauan terhadap air
             limbah, air tanah, tanah,   Pasal 28
             tanaman, ikan, hewan dan   (3) huruf d   X              X
             kesehatan masyarakat;  PermenLH No. 1
          d)   Penyampaian informasi   Tahun 2010
             yang memuat:
               metode dan frekuensi
                pemantauan;
               lokasi dan/atau titik
                pemantauan;
               metode dan frekuensi
                pemanfaatan;
               lokasi dan jenis tanah
                pemanfaatan.
          e)   Penyampaian laporan
             hasil pemantauan kepada
             Bupati/Walikota paling
             sedikit 6 (enam) bulan
             sekali dengan tembusan
             disampaikan kepada
             Gubernur dan Menteri.






          36  Indonesian Center For Environmental Law
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57