Page 70 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Buku Panduan Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

a. mencatat kode sampel titik pengambilan sampel, waktu (hari, tanggal,
dan jam), kondisi cuaca, koordinat, dan lainnya yang selanjutnya
dimasukkan ke dalam Berita Acara Pengambilan Sampel;
b. pelajari hal-hal yang berkaitan dengan pedoman pengambilan sampel
(baik teknis, mekanisme, peralatan, dan lain-lain).
3. Terkait dengan ketentuan laboratorium, laboratorium yang digunakan untuk
pemeriksaan sampel adalah laboratorium lingkungan yang: (i) terakreditasi
dari lembaga akreditasi yang berwenang, yaitu Komite Akreditasi Nasional
(KAN); dan (ii) memiliki identitas registrasi dari Menteri LHK.
4. Berdasarkan ketentuan, seharusnya laboratorium lingkungan ada pada
setiap wilayah kabupaten/kota atau provinsi setempat. Namun dalam hal
belum ada laboratorium lingkungan tersebut, dapat digunakan laboratorium
lain yang ditunjuk oleh Menteri LHK. Informasi tentang daftar laboratorium
lingkungan yang teregister tersebut dapat diminta kepada Kementerian LHK.
5. Perlu diperhatikan agar pejabat pengawas yang melakukan pengambilan
sampel telah memiliki sertifikat pengambilan sampel. Namun jika belum,
pejabat pengawas dapat didampingi atau meminta petugas laboratorium
yang memiliki sertifikat tersebut untuk mengambil
sampel.
6. Pada beberapa kasus, pengambilan sampel
yang tidak dilakukan oleh pejabat pengawas
yang memiliki sertifikat serta pengujian
sampel yang tidak dilakukan oleh
laboratorium lingkungan yang terdaftar
telah mengakibatkan lemahnya tingkat
kekuatan pembuktian dari hasil
pengujian laboratorium tersebut,
terutama jika terjadi sengketa di
pengadilan.

54 Indonesian Center For Environmental Law