Page 72 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air
P. 72
Buku Panduan Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air
bab ini akan menitikberatkan pada konsep pengenaan sanksi administatif. Hal ini
dikarenakan sanksi administratif merupakan opsi pertama dari tindak lanjut hasil
pengawasan. Namun hasil pengawasan juga dapat ditindaklanjuti dengan penegakan
hukum perdata dan pidana. Bab ini juga akan membahas bagaimana titik singgung
antara sanksi administratif dengan sanksi pidana dan penegakan hukum perdata
dalam merespon pelanggaran dalam konteks pencemaran air.
IV.1. Dalam Hal Pelaku Usaha dan/Atau Kegiatan Tidak Taat
IV.1.1. Jenis pelanggaran dan Pengenaan Sanksi Administratif
Pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif adalah pelanggaran terhadap
Izin Lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup. Temuan atas pelanggaran ini diperoleh dari hasil
pengawasan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun
2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (“Permen LH No. 2 Tahun 2013”), terdapat beberapa
klasifikasi jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif.
Tabel IV.1
Jenis Pelanggaran, Sanksi dan Tata Cara Pengenaan Menurut Permen LH No. 2
Tahun 2013
Jenis Pelanggaran Jenis Sanksi Tata Cara Pengenaan
• Teguran tertulis
• Paksaan pemerintah • bertahap
Pelanggaran terhadap
persyaratan dan kewajiban yang • Pembekuan Izin • bebas
tercantum dalam Izin Lingkungan Lingkungan
• kumulatif
• Pencabutan Izin
Lingkungan
• Paksaan pemerintah
Pelanggaran yang menimbulkan • bebas
pencemaran dan/atau kerusakan • Paksaan pemerintah
lingkungan + Pembekuan Izin • kumulatif
Lingkungan
56 Indonesian Center For Environmental Law
