Page 77 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air
P. 77
Tindak Lanjut Pengawasan
pulbaket, yaitu peraturan perundang-undangan sebagai indikator tingkat ketaatan,
kebenaran sengketa dan ada tidaknya pelanggaran/kejahatan. Karena memiliki objek
indikator yang sama, maka hasil pengawasan seharusnya dapat menjadi bahan atau
acuan dalam melakukan verifikasi dan pulbaket.
Bagan IV.1: Tautan Hasil Pengawasan Dengan Verifikasi dan Pulbaket
VERIFIKASI
PENEGAKKAN
HASIL HUKUM PERDATA
PENGAWASAN
PULBAKET
PENEGAKKAN HUKUM PENEGAKKAN
ADMINISTRASI HUKUM PIDANA
Secara khusus, dalam penegakan hukum atas pencemaran air, terdapat titik taut
antara jenis pelanggaran pidana dan pelanggaran administratif. Pelanggaran pidana
dalam PP No. 82 Tahun 2009 mengacu kepada ketentuan pidana UU No. 23 Tahun 1997
yang sudah digantikan dengan ketentuan pidana UU No. 32 Tahun 2009. Sehingga
pelanggaran pidana atas pencemaran air mengacu kepada UU No. 32 Tahun 2009.
Adapun pelanggaran administrasi sebagaimana telah dijelaskan pada tabel IV.1.
mengacu kepada Permen LH No. 2 Tahun 2013. Titik taut antara jenis pelanggaran
administrasi dan pelanggaran pidana dapat dilihat pada tabel di bawah.
www.icel.or.id 61
