Page 81 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air
P. 81

Tindak Lanjut Pengawasan



          pengawasan juga dapat menjadi informasi penting dalam proses penetapan DTPBA.

             IV.1.4. Monitoring dan Evaluasi Pengenaan Sanksi Administratif

          Terhadap sanksi administratif  yang telah dikenakan, Pemerintah dan Pemerintah
          Daerah harus melakukan monitoring dan evalauasi (monev). Monitoring dilakukan
          untuk  melihat  apakah  pelaku  usaha  dan/atau  kegiatan  melaksanakan  perintah
          dalam sanksi administratif atau tidak. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat
          apakah sanksi administratif yang diterbitkan sesuai menimbulkan efek sesuai tujuan
          pengenaanya, misalnya apakah pelanggaran tersebut sudah dihentikan serta apakah
          sanksi ini telah menimbulkan efek takut bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan lainnya
          untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama.


          IV.2. Dalam hal Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Telah Taat

          Pada dasarnya, salah satu tujuan pengawasan dan penegakan hukum administratif
          adalah meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk
          memenuhi kewajiban dan/atau larangan yang tercantum dalam persyaratan perizinan
          dan peraturan perundang-undangan (Yusuf, 2017). Untuk itu, sekalipun pelaku
          usaha dan/atau kegiatan sudah taat dalam melakukan kewajiban hukumnya, maka
          seharusnya kegiatan pengawasan berkala tetap dilakukan untuk dapat meningkatkan
          ketaatan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut agar lebih baik
          lagi. Disinilah peran pembinaan sebagai tindak lanjut pengawasan tersebut diperlukan
          untuk mendorong ketaatan yang lebih dari kewajiban hukum pelaku usaha tersebut.
          Di Indonesia sendiri, kerap timbul kerancuan antara melakukan pembinaan terhadap
          pelaku usaha yang telah taat, maupun pembinaan terhadap pelaku usaha yang tidak
          taat.  Dalam  praktiknya, memang kegiatan pembinaan  ini diperlukan  untuk kedua
          kondisi tersebut. Namun, tentu tujuan penerapan pembinaannya berbeda. Berikut
          adalah skema posisi pembinaan dalam konteks mendorong ketaatan yang optimal
          serta penegakan hukum:
















                                                                 www.icel.or.id  65
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86