Page 80 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Buku Panduan Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

A dan B memiliki bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
Walaupun pembagian sub bidang pada BLH daerah tidak tegas seperti KLHK, namun
koordinasi hasil pengawasan dengan sub bidang lainnya tetap perlu untuk dilakukan.

Selain itu, koordinasi untuk penegakan hukum perdata dan penegakan hukum pidana
dapat dioptimalkan dengan menggunakan peran PPLH dan bahan yang dimilikinya
dalam pembuktian, sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah.

Tabel IV.4
Posisi Penting PPLH Dalam Pembuktian

ASPEK PENTING PENGAWASAN PERDATA PIDANA TUN

Laporan hasil pengawasan Bukti Surat Bukti Surat Bukti Surat
Keterangan PPLH (dalam
kapasitas mendengar, Saksi Saksi Saksi
mengalami, melihat)

Interpretasi
alat bukti lain,
Keterangan PPLH (dalam misalnya surat Ahli Ahli
kapasitas keahlian ) dan keterangan
saksi

Tabel di atas menjelaskan bagaimana pentingnya PPLH dan hasil kerjanya dalam
suatu pemeriksaan perkara di persidangan. Dalam perkara perdata, laporan hasil
pengawasan dapat dijadikan bukti surat dan PPLH yang melakukan pengawasan di
lapangan dapat dijadikan saksi yang menjelaskan fakta lapangan. Dalam hal PPLH
yang tidak melakukan pengawasan di lapangan, berdasarkan keahliannya dapat
diminta untuk memberikan keterangan ahli di persidangan. Khusus untuk perkara
perdata, keterangan PPLH dapat dijadikan alat untuk mengintepretasikan bukti surat
maupun keterangan saksi yang ada.

IV.1.3.2. Koordinasi untuk perbaikan kebijakan
Hasil pengawasan tidak hanya digunakan untuk penegakan hukum saja, namun juga
dapat digunakan sebagai bahan guna perbaikan kebijakan. Jika dari beberapa hasil
pengawasan ditemukan adanya permasalahan yang sifatnya sistemik atau informasi
yang penting, maka atasan pejabat pengawas dapat menyampaikan temuan-temuan
hasil pengawasan tersebut ke pejabat terkait. Misalnya saja, data hasil pengawasan
dapat menjadi informasi untuk pengetatan baku mutu provinsi yang lebih ketat, baik
untuk menambah parameter baru atau mengetatkan konsentrasi. Selain itu hasil

64 Indonesian Center For Environmental Law