Page 82 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Buku Panduan Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Bagan IV.2 : Skema Posisi Pembinaan Dalam Konteks Mendorong Ketaatan Yang Optimal

TIDAK SESUAI DENGAN KETAATAN MELEBIHI
TIDAK TAAT KEWAJIBAN HUKUM KEWAJIBAN HUKUM

Pencabutan Pembekuan Paksaan Teguran Pembinaan untuk mendorong
Izin Izin Pemerintah ketaatan optimal

Pembinaan dalam
penegakkan hukum

Dalam konteks pelaku usaha tidak taat, pembinaan dapat dilakukan oleh Pemerintah
dengan tujuan untuk meningkatkan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan tersebut
agar dapat sesuai dengan kewajiban hukumnya. Dalam hal ini, pembinaan tidak
berdiri sendiri, melainkan dilakukan dalam penerapan sanksi teguran tertulis, paksaan
pemerintah, dan juga pembekuan izin. Bahkan, pelaku usaha dan/atau kegiatan
tersebut juga dapat mengajukan permohonan untuk dibina kepada Pemerintah
terkait. Hal yang perlu dipahami adalah, adanya pembinaan dalam konteks ini tidak
menggugurkan penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha dan/atau
kegiatan tersebut. Di sisi lain, apabila pelaku usaha dan/atau kegiatan sudah taat
dalam melakukan apa yang menjadi kewajiban hukumnya, pelaku usaha dan/atau
kegiatan masih dapat dilakukan pembinaan dengan tujuan untuk mendorong ketaatan
yang lebih dari kewajiban usaha dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan dalam izin
dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan proses pengawasan, kegiatan pembinaan ini diterapkan tidak hanya
kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Izin Lingkungan saja, namun
juga pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki SPPLH atau kegiatan skala kecil
dan menengah serta kegiatan yang berasal dari limbah rumah tangga. Adapun dalam
konteks pengendalian pencemaran air, pembinaan kepada pelaku usaha dan/atau
kegiatan ini sendiri dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai
dengan kewenangannya (lihat Pasal 33 PermenLH No. 1 Tahun 2010).

Terkait dengan langkah-langkah yang dapat diambil dalam melakukan pembinaan, hal
ini dapat mengacu pada ketentuan dalam PermenLH No. 1 Tahun 2010. Secara umum,
sebenarnya Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota tidak harus memberikan bantuan
sarana dan prasarana teknis secara langsung kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan.

66 Indonesian Center For Environmental Law