Page 79 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Tindak Lanjut Pengawasan

Dari tabel di atas terlihat bahwa beberapa jenis pelanggaran administrasi juga telah
diatur dalam delik pidana, sehingga untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan,
sangat dimungkinkan adanya kombinasi antara penegakan hukum administrasi
dengan penegakan hukum pidana sejak tahap verifikasi atau pulbaket.

IV.1.3.1. Koordinasi Tindak Lanjut Pengawasan untuk Penegakan Hukum Perdata
dan Pidana
Sebagaimana disebutkan oleh Yusuf (2014), dalam melaksanakan tugas, PPLH dapat
melakukan koordinasi dengan PPNS yang dilakukan dengan cara:
a. melaporkan hasil pengawasan kepada PPNS dalam hal terdapat indikasi
adanya tindak pidana lingkungan;
b. menyerahkan berkas-berkas hasil pengawasan kepada PPNS;
c. memberikan informasi, data, dan keterangan yang diperlukan oleh PPNS
untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan; dan
d. membantu pelaksanaan tugas PPNS dalam melaksanakan penyelidikan
dan penyidikan.
Model koordinasi ini juga dapat diterapkan dengan Direktorat/Bidang Penyelesaian
Sengketa (Penegakan Hukum Perdata).

Secara umum bentuk koordinasi internal hasil pengawasan untuk penegakan hukum
perdata dan pidana antara KLHK dengan BLH daerah adalah sama. KLHK memiliki
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan, yang membawahi
Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Penyelesaian Sengketa dan Direktorat
Pengaduan, Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif.

Hasil pengawasan PPLH yang berada di bawah Direktorat Pengaduan, Pengawasan
dan Pengenaan Sanksi Administratif dapat dikoordinasikan dengan kedua direktorat
lainnya. Bahkan jika telah diperoleh informasi awal yang cukup tentang adanya
pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan, pengawasan
dapat dilakukan bersama-sama dengan verifikasi atau pulbaket.
Tidak jauh berbeda dengan KLHK, BLH daerah saat ini juga telah memiliki bidang khusus
untuk penegakan yang hukum yaitu bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di
Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan (Permen
LHK P.74/2016), baik untuk dinas lingkungan hidup dan kehutanan dengan klasifikasi

www.icel.or.id 63