Page 78 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Buku Panduan Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Tabel IV.3
Pelanggaran Administrasi Yang Juga Merupakan Pelanggaran Pidana

Pelanggaran Administrasi Pelanggaran Pidana
(Permen LH No. 2 Tahun 2013) (UU No. 32 Tahun 2009)

Tidak diatur secara tegas. Namun
Pelanggaran terhadap persyaratan dan pelanggaran terhadap persyaratan
kewajiban yang tercantum dalam Izin dan kewajiban dalam Izin Lingkungan
Lingkungan dimungkinkan terdapat pada ketentuan
pidana lainnya.

Diatur. Dalam UU No. 32 Tahun 2009,
pelanggaran yang menimbulkan
Pelanggaran yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan diganti
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan menjadi perbuatan yang melampaui
baku mutu atau kriteria baku kerusakan
sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1)
dan Pasal 99 ayat (1).
Diatur. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)
Pelanggaran karena telah menyebabkan jo.Pasal 99 ayat (2) dan ayat (3) mengatur
terjadinya pencemaran dan/atau perusakan bilamana pencemaran mengakibatkan
lingkungan yang membahayakan orang luka dan/atau bahaya kesehatan
keselamatan dan kesehatan manusia manusia serta mengakibatkan orang luka
berat atau mati.

Diatur. Pada Pasal 114 diatur bahwa
pelanggaran tidak melaksanakan paksaan
Pelanggaran karena tidak melaksanakan pemerintah dipidana dengan pidana penjara
sanksi paksaaan pemerintah paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah)

Pelanggaran karena melakukan kegiatan Tidak diatur secara tegas. Namun
selain kegiatan yang tercantum dalam Izin dimungkinkan terdapat pada ketentuan
Lingkungan pidana lainnya.

Tidak diatur secara tegas. Namun
Pelanggaran atas dugaan pemalsuan dimungkinkan terdapat pada ketentuan
dokumen persyaratan Izin Lingkungan
pidana lainnya.

Pelanggaran karena memindahtangankan Tidak diatur secara tegas. Namun
izin usahanya kepada pihak lain tanpa dimungkinkan terdapat pada ketentuan
persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha pidana lainnya.

62 Indonesian Center For Environmental Law