Page 75 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Tindak Lanjut Pengawasan

berpotensi paling besar untuk menimbulkan pencemaran air, termasuk pemegang
SPPLH. Khusus untuk pemegang SPPLH, meskipun belum ada peraturan perundang-
undangan yang mengatur terkait pemberian sanksi administratif, namun kami
mendorong untuk penerapan pengenaan sanksi administratif untuk para pemegang
SPPLH. Hal ini mengingat pelaku usaha yang memegang SPPLH telah menyanggupi
untuk dapat melakukan pengelolaan terhadap lingkungan hidup, termasuk
pengendalian pencemaran air, dalam melakukan kegiatan usahanya, Ketika mereka
melakukan pelanggaran atau ada ketidaktaatan dalam melakukan pengendalian
pencemaran air, sudah semestinya dikenakan sanksi atas ketidaktaatan tersebut.

IV.1.3. Kombinasi dan titik taut penegakan hukum administrasi, perdata dan
pidana

Tindak lanjut penegakan hukum atas hasil pengawasan tidak hanya terbatas
kepada pengenaan sanksi administratif saja, melainkan juga dapat dikembangkan
untuk penegakan hukum perdata dan pidana. UU No. 32 Tahun 2009 memberikan
kemungkinan untuk dilakukannya penegakan hukum administrasi, perdata, dan
pidana secara paralel. Secara umum, berikut adalah konsep penerapan penegakan
hukum administrasi dengan hukum pidana dan hukum perdata dalam konteks hukum
lingkungan:

(a) Penegakan hukum administrasi secara mandiri
Penegakan hukum administrasi diartikan dapat didayagunakan secara
mandiri adalah karena penegakan hukum administrasi dapat dilakukan
tanpa melalui prosedur dan mekanisme peradilan. Hal ini dikarenakan
perizinan, pengawasan, dan sanksi administratif yang adalah unsur-unsur dari
penegakan hukum administrasi merupakan kewenangan eksekutif.
(b) Penegakan hukum administrasi berkaitan dengan penyelesaian sengketa
perdata lingkungan
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, konsep perizinan memang
merupakan ranah hukum publik dan hukum administrasi. Namun, ada
kalanya izin yang dikeluarkan dapat menyebabkan pencemaran yang
dapat menimbulkan kerugian lingkungan hidup. Pertanggungjawaban
atas timbulnya kerugian lingkungan hidup ini dapat diselesaikan melalui
penyelesaian sengketa melalui atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa
ini dapat dilakukan bersamaan dengan penegakan hukum administrasi.
(c) Penegakan hukum administrasi berkaitan dengan penegakan hukum
pidana lingkungan
Dari hasil pengawasan, kerap kali ditemukan peristiwa yang diduga

www.icel.or.id 59