Page 76 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Buku Panduan Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

merupakan tindak pidana. Untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana
tersebut, maka diperlukan koordinasi antara pengawas lingkungan dengan
PPNS atau pegawai yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum
pidana. Dikarenakan UU No. 32 Tahun 2009 hanya mengenal asas ultimum
remedium untuk pelanggaran baku mutu air limbah, baku mutu emisi dan
baku mutu gangguan (Pasal 100), maka untuk pelanggaran lainnya dapat
diterapkan penegakan hukum pidana dan administratif secara bersamaan.

Kombinasi penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana memiliki titik taut
pada hasil pengawasan, verifikasi, atau pengumpulan bahan keterangan. Verifikasi
merupakan tahapan awal dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup (penegakan
hukum perdata), sedangkan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) merupakan
tahap awal dari penegakan hukum pidana. Adapun tujuan dari pengawasan, verifikasi
dan pulbaket adalah sbb:

Tabel IV.2
Tujuan dilakukannya Pengawasan, Verifikasi dan Pulbaket.

Pengawasan Verifikasi Pulbaket

Dilakukan untuk Dilakukan untuk Dilakukan untuk mencari dan
memastikan tingkat
ketaatan pelaku usaha dan/ menentukan kebenaran menemukan suatu peristiwa
atau kegiatan terhadap sengketa, besaran ganti yang diduga merupakan tindak
kerugian dan tindakan
pidana lingkungan hidup, guna
Izin Lingkungan dan/atau tertentu yang harus menentukan dapat atau tidaknya
peraturan perundang- dilakukan (Permen LH No. dilakukan penyidikan (Permen LH
undangan (UU No. 32 Tahun
2009) 4 Tahun 2013) No. 11 Tahun 2012)

Berdasarkan tabel di atas, baik pengawasan, verifikasi maupun pulbaket merupakan
tahapan awal dalam rangkaian untuk menentukan adanya pelanggaran atau tidak.
Acuan tingkat ketaatan pada pengawasan adalah izin dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan. Adapun penentuan kebenaran sengketa, ganti kerugian, dan
tindakan tertentu dilakukan untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran (lalai/
sengaja) atas peraturan perundang-undangan (perbuatan melawan hukum formil).
Sedangkan tahapan mencari atau menemukan peristiwa dalam pulbaket merupakan
tahapan awal untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran/kejahatan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan (tindak pidana).

Penjelasan di atas menunjukan adanya tautan antara pengawasan, verifikasi, dan

60 Indonesian Center For Environmental Law