Page 46 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Buku Panduan Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah sebelum pengawasan tersebut dilakukan.
Adanya koordinasi ini sangat dibutuhkan terutama untuk mengumpulkan informasi
pendukung terkait sejarah ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan di daerah terkait.
Hal ini menjadi penting agar pelaksanaan kegiatan oversight dapat berjalan dengan
efektif.

Selain itu, terkait dengan prosedur pengenaan sanksi administratif juga hal yang patut
untuk diperhatikan. Perlu untuk dipahami bahwa pengenaan sanksi administratif
merupakan konsekuensi lanjutan dari adanya tindak pengawasan (Yusuf, 2017). Pada
dasarnya, berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Menteri,
Gubernur, atau Bupati/Walikota sebagai penerbit izin memiliki kewenangan untuk
menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Izin Lingkungannya. Namun,
UU No. 32 Tahun 2009 juga mengenal konsep second line enforcement atau pengenaan
sanksi administratif oleh Pemerintah Pusat terhadap izin yang dikeluarkan oleh Gubernur
atau Bupati/Walikota sepanjang Pemerintah Pusat menganggap Pemerintah Daerah
secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang
serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (lihat Pasal 77 UU
No. 32 Tahun 2009). Mengingat pengenaan sanksi administratif tersebut merupakan
konsekuensi lanjutan dari tindak pengawasan, maka hal ini juga membawa pengaruh
terhadap implikasi oversight yang
Hal yang perlu diperhatikan dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
oleh Daerah dalam pelaksanaan Bahwa apabila pada saat melakukan
pengawasan lapis kedua: oversight, Pemerintah Pusat
menemukan adanya pelanggaran
• Memberikan riwayat ketaatan
perusahaan kepada lini yang dilakukan oleh pelaku usaha
pertama sebagai panduan dan dan/atau kegiatan, Pemerintah Pusat
referensi lini pertama dalam dapat memberikan sanksi sekalipun
melakukan pengawasan. Izin Lingkungan ataupun izin PPLH-
nya dikeluarkan oleh Gubernur atau
• Turut menyertakan pejabat Bupati/Walikota. Hal ini juga seperti
pengawas lingkungan hidup yang tengah dibahas di dalam
daerah setempat untuk
bersama-sama melakukan Rapermen terkait Pengawasan. Oleh
pengawasan dengan lini karena itu, implikasi terhadap adanya
pertama. oversight ini dapat meliputi:
• Berkoordinasi dengan lini 1. pemberian sanksi administratif
pertama dalam hal hasil tindak langsung oleh Pemerintah Pusat
lanjut pengawasan yang kepada pelaku usaha terkait. Dalam
dilakukan oleh lini pertama hal ini berarti kewenangan untuk
tersebut.

30 Indonesian Center For Environmental Law