Page 44 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Buku Panduan Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

teknis” disini adalah dinas daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota di bidang
lingkungan hidup yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah terkait. Sebagai unsur pelaksana, “pejabat/instansi
teknis” tersebut memiliki kewenangan untuk membantu Pemerintah terkait dalam
melaksanakan urusan pemerintahan. Untuk itu, kewenangan yang melekat pada
pejabat/instansi teknis tersebut adalah kewenangan dari pejabat struktural yang
memberikan delegasi dengan mengacu pada pembagian urusan Pemerintahan
sebagaimana diatur dalam lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah beserta peraturan pelaksananya.
2. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengawas
lingkungan hidup (PPLH) yang merupakan pejabat fungsional dalam melaksanakan
pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) UU No. 32 Tahun
2009. Adapun sebagai pejabat fungsional, PPLH diberikan tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Wewenang yang dimiliki oleh PPLH tersebut diatur dalam
Pasal 74 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009.
Pada dasarnya, terdapat beberapa keunggulan yang dimiliki oleh PPLH dalam
melakukan pengawasan dibandingkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh
pejabat atau instansi teknis terkait, yakni:

a. terdapat standar-standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh PPLH, yang
mencakup kompetensi manajerial dan kompetensi teknis (lihat Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.4/MenLHK/Setjen/
Kum.1/1/2017 tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan Pengawas
Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Adanya kompetensi
ini, terutama kompetensi teknis, tentu merupakan hal yang penting karena
terdapat beberapa tindakan yang lebih optimal hasilnya apabila dilakukan
oleh orang-orang yang memiliki kompetensi teknis, seperti pengambilan
sampel;
b. terdapat kewenangan khas yang dimiliki oleh PPLH dalam menghadapi
adanya pelanggaran, yakni kewenangan untuk menghentikan pelanggaran
tertentu. Adapun penghentian pelanggaran tertentu ini dapat berupa
penyegelan. Salah satu contohnya adalah ketika ditemukan bypass air limbah
(air limbah yang dibuang langsung ke media lingkungan tanpa dilakukan
pengolahan air limbah/tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang
dibuang ke badan air sungai. Menghadapi hal ini, PPLH wajib melakukan
penghentian pelanggaran tersebut (penyegelan) dan disaksikan oleh saksi
dari pihak perusahaan.

28 Indonesian Center For Environmental Law