Page 45 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Pengawasan dalam Konteks Pencemaran Air

III.2.2. Pengawasan Lapis Kedua/Oversight

UU No. 32 Tahun 2009 mengenal konsep pengambilalihan kewenangan untuk
melakukan pengawasan dari Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat. Konsep ini
dikenal dengan pengawasan lapis kedua atau oversight. Adanya oversight ini didasari
oleh Pasal 73 UU No. 32 Tahun 2009, yang menjelaskan bahwa apabila Pemerintah Pusat
menganggap adanya pelanggaran yang serius dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup pada Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah,
maka Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan tersebut. Perlu untuk dipahami bahwa memang berdasarkan
UU No. 32 Tahun 2009, oversight hanya dapat dilakukan kepada Izin Lingkungan saja.
Namun, apabila melihat kembali kepada konsep yang telah dijelaskan sebelumnya
bahwa Izin PPLH merupakan bagian yang terintegrasi dengan Izin Lingkungan, maka
adanya kegiatan oversight ini juga dapat dilakukan untuk pengawasan Izin PPLH.

Pada perjalanannya, terdapat perkembangan dalam penerapan konsep oversight
ini. Bahwa konsep oversight juga ditujukan untuk mendorong peran aktif Pemerintah
Daerah untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya. Untuk itu,
oversight bukanlah hal yang dapat dilakukan secara terus menerus. Dalam hal ini,
oversight hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, waktu tertentu, dan dengan
pelaku tertentu. Terdapat beberapa kriteria keadaan yang menjadi dasar dapat
dilakukannya pengawasan lapis kedua ini, yakni :

a. adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang
berdampak penting dan/atau meresahkan masyarakat. Adapun hal ini merupakan
“pelanggaran yang serius” sesuai yang dimaksud dalam Pasal 73 UU No. 32 Tahun
2009 tersebut;
b. tidak dilakukannya pengawasan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai
dengan peraturan perundang-undangan maupun SOP pengawasan. Dalam hal
ini, dilakukannya pengawasan Pemerintah Pusat sebagai lini pertama tidak hanya
karena terjadi pembiaran, kelalaian, dan pengabaian oleh Gubernur atau Bupati/
Walikota dalam melakukan pengawasan, namun juga karena ketidakmampuan
pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh lini kedua tersebut;
c. tidak diterapkannya pengenaan sanksi administratif oleh Gubernur atau Bupati/
Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih jauh, hal yang perlu untuk diperhatikan dalam melakukan oversight ini adalah
bagaimana koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam
melakukan pengawasan, maupun tindak lanjut dari pengawasan tersebut. Dalam hal
melakukan pengawasan, Pemerintah Pusat diharapkan dapat melakukan koordinasi

www.icel.or.id 29