Page 37 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Pengawasan dalam Konteks Pencemaran Air

a. paling sedikit 5 orang untuk unit kerja eselon II, di Kementerian Lingkungan
Hidup (sekarang menjadi KLHK);
b. paling sedikit 3 orang di Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian
terkait lainnya; dan
c. paling sedikit 2 (dua) orang di provinsi/kabupaten/kota.
Selain oleh PPLH, UU No. 32 Tahun 2009 memberikan opsi pengawasan dilakukan oleh
Menteri, Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dengan mendelegasikan kewenangannya
kepada pejabat/ instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup. Lebih lanjut, dalam pembahasan Rancangan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pengawasan Di Bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“Rapermen
Pengawasan”) diatur juga mengenai pihak lain yang dapat melakukan pengawasan
selain PPLH atau pejabat/instansi teknis yang mendapat delegasi dari Menteri LHK,
yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN dapat melakukan pengawasan dalam hal: (a)
instansi lingkungan hidup belum memiliki PPLH; (b) pengawasan lingkungan hidup
dilakukan oleh ASN yang bekerja pada unit yang tugas dan fungsinya di bidang
pengawasan lingkungan hidup dengan kriteria memiliki sertifikat pelatihan Amdal;
dan/atau (c) memiliki pelatihan dasar-dasar pengelolaan lingkungan hidup. ASN juga
telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Set.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan
Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau
Perusakan Hutan ( “PermenLHK No. P.22/2017”).

III.1.2.2. Etika Profesi Pejabat Pengawas

Etika profesi secara umum didefinisikan sebagai sikap yang mengandung nilai moral
sebagai bagian integral dari sikap atau perilaku hidup dalam menjalankan tugas suatu
profesi. Secara umum, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU No.
5 Tahun 2014”) telah mengatur kode etik dan kode perilaku aparatur sipil Negara serta
bagaimana penegakannya. Ada 12 perilaku yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 5 Tahun
2014, yaitu:

a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang
berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

www.icel.or.id 21