Page 36 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Buku Panduan Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Informasi izin yang lengkap membantu pengawas untuk menganalisis ketaatan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Dari informasi izin, pengawas setidaknya
dapat mengetahui: (a) periode izin; (b) periode pelaporan berkala; dan (c) prasyarat
pemenuhan izin.
Mekanisme pengumpulan data dari seluruh instansi lingkungan hidup dan pembuatan
database informasi ini tentunya akan lebih mudah apabila terintegrasi dalam suatu
sistem informasi. Sistem informasi setidaknya memudahkan seluruh pihak yang
berkepentingan dalam pengawasan untuk: (a) memperbaharui informasi pengawasan;
(b) mengakses informasi pengawasan; dan
Sistem informasi setidaknya (c) menghindari terjadinya pengawasan
memudahkan seluruh pihak berulang yang dilakukan oleh instansi yang
yang berkepentingan dalam tingkatannya berbeda.
pengawasan untuk: (a) Untuk memperkuat efektivitas pengawasan,
memperbaharui informasi pemerintah dapat melibatkan masyarakat
pengawasan; (b) mengakses untuk ikut memantau ketaatan penanggung
informasi pengawasan; dan jawab usaha terhadap regulasi yang ada,
(c) menghindari terjadinya izin, bahkan ketaatan terhadap sanksi.
pengawasan berulang yang Karenanya, dibutuhkan pula mekanisme
dilakukan oleh instansi yang publikasi informasi pengawasan yang dapat
tingkatannya berbeda. menjadi acuan masyarakat untuk melakukan
pengawasan sendiri atau kebutuhan
perbandingan data hasil pengawasan.

Informasi yang harus dipublikasi kepada masyarakat antara lain: (a) informasi izin
yang diterbitkan; dan (b) status ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap segala izin di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(Rancangan Permen Pengawasan, 2017). Pemerintah dapat mengatur lebih lanjut
mekanisme perolehan umpan balik dari masyarakat berkaitan dengan informasi
pengawasan yang telah dipublikasi.

III.1.2. Tenaga Pengawas
III.1.2.1. Sekilas terkait tenaga pengawas

Tenaga pengawas lingkungan hidup pertama kali dikenal dalam Pasal 71 ayat (3) UU
No. 32 Tahun 2009. Selain itu, dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan
Aparatur Negara Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya (“Permenpan No. 39 Tahun 2011”) mengatur
bahwa jumlah Pengawas Lingkungan Hidup;

20 Indonesian Center For Environmental Law