Page 28 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Buku Panduan Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Dalam dua hal tersebut, terdapat kemungkinan pengaduan diterima oleh instansi
lingkungan hidup yang tidak memiliki kewenangan mengawasi pencemar/sumber
dampak. Dalam hal pengaduan diterima oleh instansi lingkungan hidup yang tidak
memiliki kewenangan mengawasi pencemar/sumber dampak, maka instansi tersebut
menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada unit kerja lain atau instansi terkait
yang berwenang menindaklanjuti pengaduan tersebut (lihat Pasal 25 ayat (2) Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup No. P22/MenLHK/Setjen/Set.1/3/2017 tentang Tata Cara
Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup
dan/atau Perusakan Hutan).

(c) Interaksi antar kewenangan pemberi Izin Lingkungan dan Izin PPLH

Terdapat perbedaan mengenai dasar penentuan kewenangan antara Izin Lingkungan
dengan ketiga jenis Izin PPLH yang berhubungan dengan pengendalian pencemaran
air (Ivalerina, 2016) yang berpengaruh pada kewenangan pengawasannya. Adapun
yang dimaksud dengan ketiga jenis izin PPLH ini adalah IPLC, Izin Pemanfaatan Air
Limbah, dan Izin Injeksi.
Tabel II.3
Kewenangan memberikan Izin Lingkungan dan Izin PPLH, Prosedur, Jangka Waktu
dan Pelaporan

IPLC dan Izin Pemanfaatan Air Izin Injeksi
Izin Lingkungan Limbah (Permen LH No. 13 Tahun
(PP No. 27 Tahun 2012)
(PP No. 82 Tahun 2001) 2007)
Kewenangan memberikan
izin berdasarkan kewenangan Kewenangan ditentukan Kewenangan ditentukan
penilaian AMDAL/UKL-UPL dan berdasarkan perundang- berdasarkan perundang-
SKKLH, yaitu berdasarkan jenis undangan, yaitu oleh Bupati/ undangan, yaitu oleh
rencana usaha atau kegiatan Walikota. Menteri.
serta skala/besarannya.

Didapatkan sebagai bagian dari Didapatkan sebagai bagian
Harus didapatkan sebelum
usaha beroperasi (sebelum persyaratan Izin Lingkungan dari persyaratan Izin
adanya izin usaha) (setelah adanya Izin Lingkungan (setelah adanya
Lingkungan) Izin Lingkungan)

12 Indonesian Center For Environmental Law