Page 27 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Konsep Perizinan, Pengawasan & Penegakkan Hukum dalam Pengendalian Pencemaran Air

Perizinan (IPLC, Izin
Pemanfaatan Air Limbah) Bupati/Walikota Bupati/Walikota Bupati/Walikota
(Pasal 41 dan pasal 36 PP
No. 82 Tahun 2001)

Perizinan (Izin Injeksi)
(Permen LH No. 13 Tahun Menteri Menteri Menteri
2007)

Pembinaan (untuk
pemegang izin) (Pasal 43 Pemberi Izin Pemberi Izin Pemberi Izin
PP No. 82 Tahun 2001)

Pembinaan (untuk
masyarakat) (Pasal 43 ayat Bupati/Walikota Gubernur Menteri
(3) PP No. 82 Tahun 2001)

Pengawasan (Pasal 71 ayat Pemberi Izin Pemberi Izin Pemberi Izin
(1) UU No. 32 Tahun 2009)

Penegakan hukum (Pasal
76 ayat (1) UU No. 32 Tahun Pemberi Izin Pemberi Izin Pemberi Izin
2009)
Penyediaan informasi
(Pasal 33 PP No. 82 Tahun Pemkab/Pemkot Pemprov Menteri
2001)
*) KET: Menteri menetapkan baku mutu air dan air limbah nasional; dan pemerintah dapat menetapkan baku
mutu yang lebih ketat dan/atau penambahan parameter.
**) KET: Kewenangan menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan dengan Kewenangan penerbitan Keputusan
Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Bagi pejabat pengawas, pembagian kewenangan pemerintah dalam konteks
pengendalian pencemaran air menjadi penting dalam hal:

1. dampak pencemaran dirasakan di wilayah administratif yang berbeda
(misalnya: di bagian hilir) dengan wilayah administratif yang memberikan izin
pembuangan air limbah dan/atau Izin Lingkungan (misalnya: di bagian hulu);
dan
2. kinerja pemerintah di wilayah administratif di bagian hulu akan sangat
berpengaruh terhadap pengendalian pencemaran di bagian hilir (misalnya:
terkait dengan kumulasi sumber pencemar atau debit air).

www.icel.or.id 11