Page 24 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Buku Panduan Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Nilai penting dan keuntungan pemahaman memahami tugas berbagai
persinggungan kewenangan ini bagi instansi yang berkaitan
pejabat pengawas antara lain: (1) dengan pengendalian
memudahkan identifikasi akar masalah pencemaran air. Selain
yang berada di luar kewenangan pejabat instansi lingkungan hidup
pengawas; (2) membantu merumuskan di bawah UU No. 32 Tahun
rekomendasi bagi pihak/unit di luar pejabat 2009, berikut beberapa
pengawas yang tepat sasaran dan/atau instansi yang memiliki
sinergi dan koordinasi dengan pihak terkait; tugas yang berpengaruh
terhadap
pengendalian
dan (3) mengidentifikasi sumber data pencemaran air :
tambahan jika diperlukan.
Tabel II.1
Instansi Yang Memiliki Tugas Pokok Dalam Pengendalian Pencemaran Air
Mandat Tugas Pokok yang Relevan Instansi

• Pengelolaan sumber daya air (hak
guna air)
• Sistem penyediaan air minum
• Sistem pengelolaan air limbah dan
drainase lingkungan (termasuk
sanitasi)
UU No. 11 Tahun 1974 • Persampahan
tentang Pengairan • Konstruksi infrastruktur yang berkaitan Pekerjaan Umum
(“UU 11/1974”) dengan air; dan
• Koordinasi segala pengaturan usaha-
usaha perencanaan, perencanaan
teknis, pengawasan, pengusahaan,
pemeliharaan, serta perlindungan dan
penggunaan air dan atau sumber-
sumber air

• Penatagunaan lahan Lingkungan Hidup*
UU No. 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan • Pengelolaan kawasan konservasi (Sekarang
Kementerian
(“UU 41/1999”) Lingkungan Hidup dan
• Rehabilitasi DAS Kehutanan)
Lingkungan Hidup dan
UU No. 5 Tahun 1990 • Perlindungan spesies di wilayah Kehutanan*
tentang Konservasi perairan
Sumber Daya
Alam Hayati dan • (Sekarang
Ekosistemnya (“UU Perlindungan habitat di wilayah Kementerian
5/1990”) perairan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan)

8 Indonesian Center For Environmental Law