Page 25 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Konsep Perizinan, Pengawasan & Penegakkan Hukum dalam Pengendalian Pencemaran Air

• Pengaturan dan pengawasan penataan
ruang
UU No. 26 Tahun
2007 tentang • Pelaksanaan penataan ruang Tata Ruang
Penataan Ruang (“UU
26/2007”) • Koordinasi penyelenggaraan penataan
ruang lintas sektor, lintas wilayah, dan
lintas pemangku kepentingan

• Koordinasi antar pelaku pembangunan

• Jaminan integrasi, sinkronisasi, dan
sinergi kebijakan antar daerah, antar
UU No. 25 Tahun ruang, dan antar waktu
2004 tentang Badan Perencanaan
Sistem Perencanaan Pembangunan dan
Pembangunan (UU • Konsistensi perencanaan, Keuangan
25/2004”) penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan
• Pemantauan dan evaluasi atas
pelaksanaan rencana pembangunan

• Penumbuhkembangan dan
peningkatan kesadaran masyarakat
dalam pengelolaan sampah
• Penelitian dan pengembangan
teknologi (termasuk teknologi spesifik
lokal), pengurangan, dan penanganan
sampah
UU No. 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan • Fasilitasi, pengembangan dan Lingkungan Hidup dan
Sampah (“UU pelaksanaan upaya pengurangan, Pekerjaan Umum
18/2008”) penanganan dan pemanfaatan sampah
• Penyediaan sarana dan prasarana
pengelolaan sampah

• Koordinasi antar lembaga pemerinah,
masyarakat dan dunia usaha agar
terdapat keterpaduan pengelolaan
sampah

Selain instansi di atas, terdapat juga beberapa instansi lain yang relevan di bidang
pengelolaan sumber daya alam, namun kewenangannya tetap merujuk pada
kewenangan di atas. Sektor terkait antara lain: pertambangan mineral dan batu bara,

www.icel.or.id 9