Page 17 - Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

Pendahuluan

I

Pendahuluan

I.1. Latar Belakang

aat ini, Indonesia tengah mengalami permasalahan serius berkaitan dengan
kualitas air, khususnya sungai. Sungai yang merupakan salah satu sumber air di
SIndonesia terus menunjukan tren penurunan kualitas air setiap tahunnya. Data
dari Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan menunjukkan bahwa status mutu air sungai yang tercemar berat berjumlah
67.94% (Direktorat Pengendalian Pencemaran Air, 2016). Menyikapi hal ini, Pemerintah
telah melakukan upaya dengan mencanangkan target pemulihan terhadap 15 Daerah
Aliran Sungai (DAS) prioritas. Namun, program ini nyatanya belum menyelesaikan
masalah. Berangkat dari situasi ini, pada tahun 2016 yang lalu, Indonesian Center for
Environmental Law (“ICEL”) bersama dengan Van Vollenhoven Institute-University of
Leiden (“VVI”), Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (“ECOTON”), serta
peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama melakukan penelitian.
Salah satu tujuan dari penelitian tersebut untuk menginventarisasi permasalahan
dalam pengendalian pencemaran air.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditemukan bahwa salah satu aspek yang
menghambat implementasi pengendalian pencemaran air adalah tidak maksimalnya
sistem pengawasan dan penegakan hukum. Dalam kaitannya dengan pengawasan,

www.icel.or.id 1