Page 15 - MODUL kelompok 1
P. 15

(l)  Wakil  presiden/Presiden  dan  petinggi  negara  perlu  menerapkan  Undang-Undang  RI

                        Nomor 24 Tahun 2009 perihal simbol Negara, bendera, Lagu Kebangsaan, bahasa dan
                        patokan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pemakaian Bahasa Indonesia ketika

                        Pidato Resmi  Wakil Presiden/ Presiden dan juga Petinggi  Negara Lainnya.
                     (m) Diperlukan adanya hukuman untuk orang  tidak menaati Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-

                        Undang  Nomor  24  Tahun  2009  berkaitatan  dengan  keharusan  pemakaian    bahasa
                        Indonesia sebagai nama dan media informasi umum.

               (20)  Pemerintah  penting  untuk  bersosialisasi  tentang  pemakaian  bahasa  dan  memanfaatkan

                     sastra untuk memperkuat model industri inovatif.
               (21)  Pemerintah perlu lebih memajukan kontribusi dengan kelompok-kelompok menulis untuk

                     merancang bentuk pengembangan tenaga yang inovatif yang berlandas budaya secara lisan,
                     rencana  penulisan  inovatif,  dan  menerbitkan  buku  sastra  yang  dapat  diberi  penghargaan

                     oleh siswa dan penyuka sastra lainnya.
               (22)  Pemerintah harus mamajukan  pemakaian kecanggihan teknologi pada pendidikan menulis

                     dan bahasa Indonesia.

               (23)  Melindungi    bahasa  ibu  atau  bahasa  daerah  supaya  tidak  hilang  maka    penting  untuk
                     melestarikan dengan menegakan hukum di  pemerintah daerah secara keseluruan.

               (24)  Lembaga  Pembinaan  dan  Pengembangan    Bahasa  memerlukan  kemajuan  dalam

                     merencanakan  dan  menetapakan  subtansi  bahasa  daerah  guna  memperkaya  dan
                     meningkatkan     kemampuan     berbahasa    Indonesia    sebagai   bahasa    pengamatan

                     keanekaragaman Indonesia dan fondasi  negara Indonesia.
               (25)  Pemerintah  perlu  memperkuat  peranan  bahasa  daerah  pada  bidang  pendidikan  formal

                     dengan menyediaan program belajar  yang bertumpu pada keadaan dan keperluan faktual
                     daerah  dan  pada  bidang  pendidikan  nonformal/informal  membentuk  komunitas  untuk

                     pembelajaran.

               (26)  Lembaga  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa  penting  untuk  memajukan  pengamatan
                     pemakaiaan bahasa untuk membuat  berbahasa menjadi teratur secara profesional.

               (27)  Pemerintah  penting  untuk  menerapkan  program  yang  menunjang  unsur  tambahan  dalam
                     karya sastra, terlibat komponen reproduksi dan produksi, yang dekat dengan jati diri daerah

                     dan budaya  untuk memperkuat indetitas bangsa Indonesia.






                                                                                                           10
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20